Pemalang – Program wifi gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten Pemalang menuai kritik dari DPRD. Titik pemasangan wifi yang berada di balai desa dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Khundimiarso, menyampaikan keprihatinannya terhadap realisasi program yang seharusnya mendukung konektivitas digital warga desa. Menurutnya, keberadaan wifi di balai desa kurang efektif dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
“Jika dipasang di balai desa, program ini mubazir. Sebagian besar kantor desa sudah memiliki jaringan internet sebelumnya. Ini juga bisa menimbulkan duplikasi pembiayaan antara APBDes dan APBD melalui Diskominfo,” tegas Heru dalam rapat pembahasan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025, Jumat (25/7/2025).
Ia menambahkan, wifi yang hanya bisa diakses oleh perangkat desa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.
Program wifi gratis ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Mei 2025 dengan menyasar 93 desa, dan anggaran sebesar Rp413,9 juta. Tahap kedua akan dimulai pada Oktober 2025 untuk tambahan 119 desa dengan anggaran Rp176,4 juta.
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemalang, Edi Sutriyono, mengatakan bahwa pemasangan dilakukan dalam bentuk hotspot area dan saat ini masih dalam proses pengadaan.
Menanggapi masukan dari DPRD, Diskominfo berjanji akan mengevaluasi dan merelokasi titik akses wifi ke ruang publik seperti taman, alun-alun, atau area terbuka lainnya agar dapat lebih mudah diakses masyarakat umum.
Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam pemerataan akses internet di wilayah pedesaan dan memperkuat transformasi digital di Kabupaten Pemalang.Tris
