Pemalang – Babak baru kepemimpinan Kabupaten Pemalang dimulai dengan dilantiknya Bupati Anom Widiyantoro dan Wakil Bupati Nurkholes oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Serah terima jabatan yang berlangsung pada 10 Maret 2025 menjadi momentum bagi keduanya untuk menjalankan visi pembangunan daerah. Salah satu fokus utama Bupati Anom adalah penanganan sampah dan perbaikan infrastruktur, dua permasalahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Namun, kebijakan Pemkab Pemalang terkait penanganan sampah mendapat sorotan dari anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundimiarso dari Fraksi PKB. Heru menilai bahwa langkah refocusing anggaran APBD yang dilakukan Pemkab tidak menyentuh persoalan sampah, padahal kondisi saat ini sudah dalam tahap darurat. Ia mempertanyakan keseriusan Pemkab dalam menangani permasalahan yang kian memburuk.
Saat ini, Pemalang masih mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sementara di Desa Surajaya, yang masa perjanjiannya akan berakhir pada 8 Maret 2025. Hingga kini, Pemkab belum memberikan kepastian terkait perpanjangan penggunaan TPA di Pesalakan ataupun rencana pembangunan TPA baru. Heru menilai hal ini sebagai kelalaian yang dapat memperparah krisis sampah di Pemalang.
Kritik juga dilontarkan terhadap kebijakan Pemkab yang mendorong desa-desa membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Mandiri menggunakan Dana Desa. Menurut Heru, tanpa dukungan anggaran dan teknis dari APBD, kebijakan ini sulit diimplementasikan secara efektif. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di tingkat desa membutuhkan dukungan penuh dari Pemkab agar berjalan optimal.
Heru Kundimiarso memperingatkan bahwa tanpa solusi konkret, masalah sampah di Pemalang bisa menjadi “bom waktu” yang berpotensi menimbulkan krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat kembali berserakan di jalanan dan menimbulkan dampak negatif yang luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Pemalang terkait kritik yang disampaikan oleh DPRD. Masyarakat pun menunggu langkah nyata dari kepemimpinan baru untuk mengatasi permasalahan yang telah lama menjadi keluhan warga. (Tris)
