Kutai Barat – Puluhan warga Mantar, menuntut ganti rugi hak kelola lahan di lokasi perusahaan Batu bara PT Manoor Bulant lestari (MBL) di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Asmuni, salah satu warga mengatakan, tuntutan itu dilayangkan karena perusahaan tersebut sudah menggusur lahan yang di kelola, termasuk lahan puluhan warga lainnya di Kampung Mantar.
Ditambah lagi, sudah banyak tanam tumbuh miliknya termasuk warga lain, ikut digusur sekitar bulan April 2024 lalu.
“Luasannya itu belum tau persis karena yang kelola ada puluhan warga, bahkan lahan itu sudah ada legalitas semacam surat keterangan ukur dari kampung,” ucap Asmuni usai Mediasi di Kantor Polsek Kecamatan Damai. Selasa (14/5/2024).
“Kita sehari-hari mengadu nasib di situ, beladang menanam padi. saya ada tanaman sawit, ada pondok juga rumah ada di sana,” lanjut Asmuni.
Guna memastikan hak nya diperhatikan oleh Pihak perusahaan, Asmuni mengaku harus membentangkan tali di lahan miliknya, pada 30 April lalu. Bukan untuk menghalangi operasional perusahaan, namun lebih kepada upaya agar PT MBL sadar akan kewajibannya.
“Hanya ingin hak kelola kita masing masing diketahui perusahaan PT MBL, sehingga dapat memberikan kebijakan,” ungkapnya.
Bukannya mendapat hak kelola, malah merasa di persulit oleh Pihak Perusahaan PT MBL. Padahal lahan itu sudah di kelola kurang lebih 10 tahun silam atau sejak tahun 2014.
“Sebagai pengelola, tentu kita punya hak kelola di kawasan hutan. Artinya pihak perusahaan juga bertanggung jawab memberikan semacam tali asih untuk kita,” tuturnya.
“Setahu saya, masyarakat berhak bertani di dalam kawasan hutan, apalagi ini masih hutan belukar atau masih kosong. Lagian ini kan lahannya tidak tumpang tindih,” sebutnya.
Bahkan, Dion salah satu warga lain yang ikut mengelola di areal tersebut mengaku, saat ini mereka sudah tidak bisa masuk melihat lahan mereka sendiri, karena di halangi oleh Pihak Perusahaan.
“Kami sempat ke sana mau lihat ladang kami, tapi di sana ada pos mereka. Kami di stop oleh pihak keamanan termasuk ahli warisnya, tidak boleh masuk. Padahal kami hanya pengen lihat lahan yang kami tinggal, sudah di gusur apa belum. Karena di sana masih ada pondok dan alat-alat ladang kami yang perlu kami ambil,” jelasnya.
“Untuk masuk juga, kami harus lapor sama Pak Petinggi Mantar dulu, makanya pak petinggi marah, di seret-seret juga. Parahnya lagi kami di lapor kalau maksa, padahal kami juga tidak ada buat anarkis,” terang Asmuni.
Akibatnya, lanjut Asmuni, ia bersama warga yang mengelola lahan tersebut tidak bisa berbuat banyak, berharap ada kejelasan dari mediasi yang tengah di upayakan saat ini dengan pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Edi Rante atau Perwakilan PT MBL, menyebutkan bahwa uang kompensasi sudah diserahkan dengan pihak pewaris yang dalam hal ini adalah Manar Dimansyah.
“Para pihak sudah mengetahui lokasi tanah yang ada, berada dalam izin pinjam pakai PT MBL, Perusahaan juga sudah memberikan kompensasi dengan pihak Ahli Waris,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Manar Dimansyah, selaku perwakilan ahli waris menyatakan akan melakukan investigasi lapangan dan musyawarah dengan keluarga terkait permasalahan lahan yang saat ini menjadi sorotan.
“Saya berdiri di sini hanya sebagai salah satu ahli waris sekaligus juru bicara dari Mangku Sulungk. Oleh karena itu, kami akan mengadakan rapat forum persetujuan untuk mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya,” ungkapnya.
Namun demikian, menurut Manar, terkait kompensasi yang untuk para pihak pengelola tersebut disesuaikan berdasarkan musyawarah bersama keluarga pewaris.
“Tentu kami pertimbangkan, tapi tidak seperti nominal yang saudara tentukan. Ini murni pertimbangan keluarga Mangku Sulungk,” tegas Manar. (Ricard Naibaho)
