Kutai Kartanegara – Organisasi kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Peduli Kita Kutai Kartanegara (Gempita Kukar) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 merindukan sosok seperti Bupati Prof. H. Syaukani. HR.
Syaukani Bupati dua Priode di Kukar yang akrap disapa warga Kukar dengan Pak Kaning itu, dianggap mampu membawa perubahan dan kemajuan pembangunan besar untuk Kukar. Pak Kaning dianggap mampu mensejahterakan masyarakat dan mengangkat harkat dan martabat Kukar di mata nasional. Menurut Ketua Umum Gempita Kukar Varia Fadillah sosok Syaukani sangat memberi inspirasi bagi warga Kukar, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga Honorer Kukar hingga merindukan kepemimpinan seperti pak Kaning kembali ada di Pilkada Kukar. “ujar Varia Fadillah yang juga pernah menjadi Ketua Honorer Kukar.
Menurut Varia yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD. KNPI Kukar bahwa Syaukani merupakan Bapak Honorer Kukar yang mampu memberikan perubahan gaji Tenaga Honorer Kukar di Kukar dari Rp 150.000 hingga menjadi sesuai gaji PNS golongan Dua terendah lalu dengan nama Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Kukar.
Selain itu ribuan Honorer yang notabene adalah honorer daerah diangkat bertahap menjadi PNS selama tiga tahun berturut turut.
“Pak Syaukani sangat dekat dengan masyarakat Kukar, terutama mereka yang membutuhkan tangan dinginnya. Mulai dari bantuan biaya melahirkan, pernikahan, sampai meninggal dunia semua menghadap beliau. Apalagi di mata mantan tenaga honorer yang banyak menjadi PNS saat ini, nama pak Syaukani masih sangat harum dan selalu dikenang.” Jelas Varia Fadillah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar.
Disinggung soal kemana arahan PNS dan Honorer Kukar saat ini pada Pilkada 2024 ? Dan siapa sosok yang mirip kepemimpinan nya dengan Syaukani saat ini. Menurut Varia saat ini PNS Kukar ada sekitar 16 ribuan dan THL ada sekitar 4 ribuan namun diserahkan kembali kepada masing masing yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya pada 27 November 2024 yang penting jangan Golput atau tidak memilih. “PNS dan honorer memiliki hak untuk memilih berbeda dengan TNI – Polri, namun netralitas dan tidak terlibat politik praktis harus tetap dijaga ” ulas Varia lagi. (Var)
