KEPRI — Jeritan dan amarah warga Pulau Bintan, Kepulauan Riau, kian tak terbendung. Kawasan yang dulunya menawan dan dikenal sebagai destinasi wisata ikonik—seperti wilayah Kawal, Malang rapat teuk bakau , dan sekitarnya—kini hancur lebur akibat keganasan aktivitas penambangan pasir ilegal yang direkayasa oleh kelompok mafia tak bertanggung jawab.
Bumi Bintan yang tadinya asri kini berubah menjadi hamparan kawah raksasa. Lahan-lahan produktif dikeruk secara brutal hingga menyisakan kubangan-kubangan besar menyerupai kolam mati yang membahayakan jiwa. Tak hanya merusak ekosistem tanah dan mengancam resapan air, mobilitas angkutan berat para penambang liar ini juga menghancurkan infrastruktur jalan desa. Jalan-jalan publik retak dan hancur, memutus kenyamanan serta keselamatan akses harian warga.
Namun, di tengah kehancuran lingkungan tersebut, para pengeruk keuntungan justru melenggang bebas. Setelah mengeruk kekayaan alam Bintan dan mengantongi keuntungan fantastis, para mafia tambang pasir liar ini seolah menutup mata dan lepas tangan. Lahan kritis yang telah luluh kencur ditinggalkan begitu saja tanpa ada upaya reklamasi maupun pemulihan lingkungan.
Para mafia ini bertindak seolah tak terjadi apa-apa, membiarkan warga lokal menanggung dampak ekologis dan ekonomi yang fatal.
”Kami tidak bisa tinggal diam. Jangan seenaknya saja! Setelah meraup untung besar dari tanah kami, desa kami ditinggalkan dalam kondisi hancur begini,” tegas salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keselamatan diri dan keluarganya.
Ia menekankan bahwa perjuangan warga bukan lagi sekadar soal kerugian hari ini, melainkan mengenai masa depan generasi mendatang.
“Ini semua demi keselamatan anak cucu kami. Jika alamnya sudah dirusak total seperti ini, apa yang tersisa untuk mereka?”
lanjutnya penuh keprihatinan.
Masyarakat menuntut pertanggungjawaban mutlak. Mereka mendesak pihak penegak hukum—baik kepolisian maupun kementerian terkait—untuk tidak lagi berdiam diri atau bersikap lunak.
Warga menuntut tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap seluruh aktor intellectual, penyokong dana, hingga operasional mafia tambang pasir liar di Kepulauan Riau. Selain proses hukum pidana yang menjerat para pelaku, warga mendesak adanya tindakan nyata untuk memaksa para mafia mengembalikan dan mereklamasi kondisi lingkungan desa seperti semula.
”Kami berharap penegak hukum segera ambil tindakan tegas, jangan pandang bulu lagi. Ini sudah merusak alam dan menghancurkan ruang hidup kami!”
pungkas warga tersebut menutupi keterangannya.
Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Akankah ketegasan hukum mampu menghentikan langkah para mafia pasir, ataukah alam Bintan akan terus dibiarkan tumbur hingga tak tersisa? Warga menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.
Yata
