BANDARLAMPUNG- Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta Senin (8/7/2024).
Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah karena capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI.
Menurutnya, WTP bukan prestasi, melainkan WTP kewajiban semua dan kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik.
“Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta bertanggungjawab secara baik pula,” kata Presiden.
Menurut ia, ekonomi global sekarang ini pada posisi melambat dan politik global tak menentu. Kendati demikian, patut bersyukur kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih sangat stabil.
Namun, kata ia, untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih kompetititf dengan negara-negara lain, harus lincah dan taktis dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun.
“Oleh karena akuntabilitas dan fleksibilitas harus berjalan seimbang. Kita tak boleh terbelenggu rumusan prosedur hanya berorientasi proses. Kita harus berani fokus hasil dan fokus capaian bermanfaat bagi rakyat,” katanya.
Karena itu, Presiden berpesan untuk terus melanjutkan reformasi struktural yang sudah berjalan.
Selain itu, juga melanjutkan sinkronisasi regulasi dan menyederhanakan prosedur agar pemerintahan lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil, bukan hanya prosedur.
“Saya berharap BPK mendukung untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi hasil,” katanya.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, juga menyerahkan LHP atas LKPP kepada Presiden RI.
Atas pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan itu, Pemerintah Pusat meraih opini WTP ke-8 kali sejak tahun 2016. (*)
