Pesawaran (haluanindonesia) – Dimasa pailit ekonomi Wong cilik pada masa ini, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Pesawaran kerap menerima konsultasi prihal realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang di duga tidak mendapatkan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan realisasi program unggulan pemerintah Indonesia dalam menuntaskan kemiskinan. Selasa (21/11/2023).
Menurut ketua AWPI Pesawaran Sayahrullah alias Maung Andalas meminta kepada BPK RI agar dapat mengaudit dan kepada pemerintah” bupati Pesawaran agar dapat mengevaluasi kinerja satuan PKH , baik yang bernaung di dinas Sosial Bumi Andan Jejama, terutama di tingkat kecamatan maupun tingkat Desa.
Pemerintah harus segera dapat mengevaluasi satuan kerja pelaksana PKH, masalahnya, masayarakat yang terdata penerima manfaat PKH sudah jenuh menyampaikan keluhannya terhadap para pendamping PKH, namun mendapat jawaban yang klisse dari para pendamping PKH” Ketusnya.
Lanjut ketua DPC AWPI Pesawaran, perhari ini, Kantor DPC AWPI Pesawaran mendapat kunjungan warga desa Kota Jawa, yang menyampaikan keluhannya, selama tiga tahun inj dirinya tidak lagi menerima bantuan PKH dengan alasan yang kurang jelas dari pendamping PKH setempat.
menurut warga desa Kota Jawa yang berinisial D, dirinya menayakan kepada pendamping PKH, bahwa keluarga D terdaftar sebagai PNS, sementara kenyataannya tidak seperti itu adanya” ungkap maung menyampaikan cerita D.
Masih kata Maung Andalas, kepada D dirinya meminta kelengkapan admistrasi yang di miliki keluarga D, dan kedapatan dalam admistrasi KTP D masih beralamatkan di kecamatan Kedondong, sementara selain dari D, kepala keluarga dan anak – Anak nya sudah beralamatkan kecamatan Way Khilau.
dari cerita D dan fakta Admistrasi jelas ada kesalahan admistrasi yang tidak terdeteksi dalam DTKS, saya sangat menyesalkan kejadian ini, saya meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi dan memberikan sangsi berat terhadap pendamping PKH yang lalai dalam menjalankan tugas negara, jangan hanya mau mendapatkan tunjangan tapi malas dalam menyikapi keluhan penerima manfaat PKH” Tukasnya.
Dijelaskan ketua DPC AWPI Pesawaran, perhari ini juga bersama dengan D , Maung Andalas mengajak D untuk mempertanyakan kepada disdukcapil Pesawaran prihal pernyataan dari pendamping PKH, jika data keluarga D masuk dalam katagori PNS.
Saat kami sampai dukcapil pesawaran, bidang capil mengatakan seharusnya pihak pendamping PKH berpatokan pada data KK yang di keluarkan capil, bukan berasumsi tanpa data” Jelas ketua AWPI Pesawaran.
Maung berharap, ada laporan atau penyampain terbuka dari pendamping PKH tingkat keberhasilan program keluarga harapan ini, dalam bentuk pencapaian kesejahteraan masyarakat binaan PKH, sebentuk keberhasilan penuntasan kemiskinan, bukan laporan terkendalanya penyaluran yang diterima oleh penerima manfaat bansos, apalagi terjadi penjegalan data Melalui system computerisasi.
“Saat ini zaman digitalisasi, mengapa masih kedapatan not valid data bagi penerima program PKH, saat di cek melalui DTKS, seharusnya pendamping PKH lebih jeli dan sigap membatu masyarakat yang data admistrasinya terdapat gangguan, Jangan selau hadir disaat masyarakat penerima maanfaat cair saja ” pungkas ketua.(wandi)
