Lampung Timur – Elemen Masyarakat Bersama Asosiasi jasa konstruksi Lampung Timur dan pihak rekanan menyoal pembayaran proyek tahun anggaran 2022 yang hingga kini belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Ketua Gabpeknas Lampung Timur Maradoni SAP, Ketua BPC Gapensi Oktavianus Ali bersama tim Asosiasi Jasa Konstruksi Lamtim termasuk Gapeksindo dan Aspeknas mempertanyakan kejelasan pembayaran proyek tahun anggaran 2022 yang belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan belum ada kejelasan sampai hari ini.
Maradoni SAP mengatakan bahwa kehadiran mereka di kantor bupati adalah untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran proyek tahun anggaran 2022 yang hingga kini belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
” Kedatangan kami kesini untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran proyek tahun 2022 lalu mengingat ini sudah akhir tahun 2023, dan hak rekanan belum juga dilunasi.” Kata Maradoni di depan kantor Bupati Lamtim, Senin (20/11/23).
Maradoni juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Lampung timur segera menyelesaikan kewajibannya kepada pihak rekanan dan agar meninjau kembali atau menghentikan proses lelang yang sedang berlangsung jika memang keuangan daerah tidak mampu, lebih baik pemerintah melunasi dulu hutang pembayaran proyek tahun 2022.
” Kami minta agar pemerintah kabupaten Lampung timur segera menyelesaikan kewajibannya kepada pihak rekanan dan jika memang keuangan daerah tidak mampu, lebih baik hentikan proses lelang saat ini dan lunasi dulu hutang hutang tahun 2022.” Ujarnya.
Dijelaskan oleh Maradoni, bahwa permasalahan ini sangat serius dan tidaklah elok memaksakan keuangan yang belum jelas, karena hak rekanan di tahun 2022 saja belum ada kejelasan sampai hari ini, sementara pemerintah kabupaten Lampung timur sudah mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ Lamtim.
“Ini permasalahan yang serius, menurut kami tidaklah elok memaksakan keuangan yang belum jelas, hak rekanan di tahun 2022 saja belum ada kejelasan sampai hari ini, sementara pengadaan barang dan jasa sudah di umumkan melalui UKPBJ Lamtim.” Jelasnya.
Menurutnya Pemerintah Kabupaten Lampung timur haruslah bijak dalam menyikapi keuangan Lampung timur yang morat marit.
” Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus bijak dalam menyikapi keuangan Lampung Timur yang bisa di katakan morat marit ini, jika memang tidak mampu yang jangan di paksakan lebih baik selesaikan dulu hak rekanan di tahun lalu.” Ungkap Maradoni.
Maradoni menegaskan bahwa pihak Asosiasi jasa konstruksi Lampung timur dan Rekanan masih menunggu itikad baik dari pemerintah kabupaten Lampung timur untuk menyelesaikan kewajibannya, sebelumnya pihak rekanan sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait namun belum ada hasil, pihak rekanan mengharapkan adanya kejelasan dan transparansi.
“Kami masih menunggu itikad baik dari Pemkab Lamtim untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak rekanan, sebelumnya kami sudah beberapa kali mencoba untuk berkomunikasi secara baik namun belum ada kepastian, kami mengharapkan adanya transparansi dan kejelasan mengenai hal ini,” tegasnya
Ia juga menghimbau kepada seluruh Rekanan di Lampung Timur agar jangan sampai terjebak dalam permainan ini, karena hak rekanan di tahun 2022 saja belum seratus persen di lunasi dan tidak ada kejelasan sampai hari ini, sementara sudah di tayangkan proses lelang untuk APBD tahun 2023,
” Kami menghimbau kepada seluruh Rekanan di Lampung Timur agar jangan terjebak dalam permainan ini, hak rekanan tahun 2022 saja belum seratus persen lunas, kenapa sudah di tayangkan proses lelang untuk APBD tahun 2023, kami sangsi dengan hal ini mengingat ini sudah akhir tahun.” Tukasnya. (jex)
