KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Tahun 2023 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (28/3). Ini merupakan rapat lanjutan dari kegiatan yang sama pada 13 Januari 2023 yang lalu.
Rapat dihadiri oleh Kakanwil BPN Provinsi Kepri Nurhadi Putra beserta jajarannya, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Tim Percepatan Pembangunan, Para Kepala OPD Pemprov Kepri, serta Sekdakab Karimun yang juga hadir secara daring.
Sebagai informasi, berdasarkan dekarasi GTRA Summit Wakatobi 2022 telah disepakati bahwa Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tuan Rumah GTRA Summit 2023, tepatnya di Kabupaten Karimun. Rapat lanjutan kali ini membahas hasil rapat BPN Provinsi Kepri bersama kementerian terkait dan beberapa rencana kegiatan tambahan.
Rapat dibuka dengan paparan Kakanwil BPN Provinsi Kepri Nurhadi Putra. Ia menjelaskan bahwa Menteri ATR/BPN telah memutuskan penyelenggaraan GTRA Summit 2023 akan dilaksanakan selama 3 hari yakni 28 hingga 30 Agustus 2023 di Kabupaten Karimun.
“Dari 3 hari ini, kehadiran Presiden RI direncanakan pada hari kedua dengan agenda membuka langsung kegiatan ini dan dilanjutkan kegiatan lainnya” ujar Nurhadi.
Nurhadi melanjutkan, sudah ada beberapa agenda tambahan yang diusulkan, yang mana tujuannya untuk mempertegas Presiden Joko Widodo dapat menghadiri acara ini secara langsung.
“Jadi selain penyerahan sertifikat masyarakat pesisir, telah diusulkan juga penyerahan sertifikat kepada masyarakat Pulau Penyengat sebagai tanda spesialnya Penyengat, serta bisa ditambahkan penyerahan sertifikat yang berkaitan dengan investasi seperti KEK misalnya” tambahnya.
Nurhadi juga menyampaikan Kanwil BPN Kepri telah menjadwalkan Kick Off Meeting rangkaian GTRA Summit 2023 ini yang akan dilaksanakan pada 6 April 2023 mendatang dengan peserta Kakanwil Seluruh Indonesia
, Kementerian/lembaga GTRA Pusat dan sesuai tema
, Pemprov Kepri, dan Kepala Kantor Pertanahan Seluruh Indonesia. Pada meeting ini pula akan dilaunching logo GTRA Summit 2023.
Senada dengan Kakanwil, Gubernur Ansar pun meminta agar kegiatan-kegiatan tambahan benar-benar diperhatikan sehingga dapat mendorong Presiden Jokowi dapat hadir langsung.
“Sesuatu yang khas Kepri, selain penyerahan sertifikat wilayah cagar budaya Pulau Penyengat, juga kita usulkan Expo UMKM yang dapat bekerja sama dengan BI, Festival Durian terbesar, pelepasan produk PT. Saipem, hingga pelepasan produk UMKM hasil sterilisasi dari Batam, sehingga jadwal dapat dikunci dan tak digeser lagi” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar pun meminta agar pada saat kickoff meeting pada 6 April 2023 mendatang, sudah bisa dipaparkan secara matang kegiatan yang telah dirancang.
Terakhir Gubernur Ansar menekankan bahwa GTRA Summit ini memang fokus memperbanyak sertifikasi bagi masyarakat suku laut, namun masyarakat pesisir lainnya tidak luput dari perhatian.
“Artinya sudah ada upaya dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang kebetulan sudah terhubung dengan kebijakan pemerintah pusat” tutup Gubernur Ansar (ron)