TANJUNGPINANG – Kepulauan Riau darurat rokok ilegal. Merek PSG dan Manchester bebas diperjualbelikan secara terang-terangan, dari warung kelontong hingga toko besar. Negara diperkirakan tekor hingga ratusan miliar rupiah tiap bulan. Tapi, di mana Bea Cukai?
Pertanyaan pedas itu kini dilayangkan Gerakan Tuntas Korupsi (GETUK).
Sekjen GETUK, Tengku Azhar, bahkan tak segan menyebut ada indikasi pembiaran sistematis terhadap mafia rokok FTZ non-cukai ini.
“Ini bukan lagi pelanggaran kecil. Ini kejahatan ekonomi yang terorganisir. Kalau peredarannya sudah semasif ini, pertanyaannya: Bea Cukai kerja atau tidak? Jangan sampai publik berasumsi ada setoran, ada pembiaran!” kecam Tengku Azhar, Senin (27/7).
Tengku muak dengan pola penindakan yang hanya menyasar pedagang eceran. Menurutnya, itu hanya drama untuk laporan, bukan pemberantasan.
“Jangan pencitraan dengan sita 10 slop di warung. Bongkar pabrik gelapnya! Tangkap distributor kakapnya! Berani tidak? Selama otak dan bekingnya tidak disentuh, sampai kiamat pun rokok ilegal ini tidak akan habis,” tegasnya.
Tak bisa dipungkiri, di lapangan berembus isu tak sedap. Ada rumor keterlibatan oknum figur publik hingga pejabat tinggi, termasuk tudingan yang mengarah ke pimpinan DPRD Kepri sebagai pemain di balik bisnis haram ini.
Tengku menegaskan belum mengantongi bukti otentik. Namun, Azhar memberikan ultimatum terbuka kepada Aparat Penegak Hukum.
“Kami belum tahu benar-tidaknya isu itu. Tapi justru itu tugas APH untuk membuktikan. Telusuri aliran dananya! Siapapun dia, mau pejabat, mau ketua dewan, mau jenderal sekalipun, jika terlibat harus diseret ke meja hukum. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan jadi macan di hadapan rakyat kecil, tapi jadi kucing di hadapan kekuasaan,” sentaknya.
Tengku menekankan, ini bukan sekadar soal rokok murah. Setiap batang rokok ilegal adalah uang rakyat Kepri yang dirampok.
Rokok legal menyumbang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk APBD – untuk sekolah, rumah sakit, dan bantuan petani. Rokok ilegal? Hasilnya masuk kantong mafia.
“Ini merampok hak kesejahteraan masyarakat Kepri demi memperkaya segelintir mafia. APBN bocor, APBD jebol. Ini pengkhianatan terhadap negara,” pungkasnya.
