Lampung TimurUncategorized

Gelar Rakor, Bupati Ela Tekankan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

14
×

Gelar Rakor, Bupati Ela Tekankan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Sebarkan artikel ini

‎‎LAMPUNG TIMUR- Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur.

‎Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi peningkatan integritas pengawasan tata kelola sistem pemerintahan, Kamis 07 Mei 2026.

‎Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah area strategis, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, optimalisasi pajak daerah, hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

‎Ela menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

‎“Kesempatan ini kita jadikan momentum yang cukup baik dalam rangka perbaikan di tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak bosan selalu memperhatikan aturan dan regulasi, baik secara internal,” ujarnya.

‎Menurut Ela, penguatan tata kelola kali ini dilakukan lebih serius karena melibatkan pengawasan langsung melalui instrumen Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

‎Ia mengakui hasil SPI Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya masih perlu mendapat perhatian dan pembinaan lebih maksimal agar ke depan dapat mengalami peningkatan.

‎“Karena kemarin SPI kita agak selip, karena memang belum ada pembinaan yang maksimal. Maka sebelum kita melakukan pengawasan terkait SPI dan MCSP, kita adakan pembekalan supaya menjadi perhatian serius bersama,” katanya.

‎Ela juga menegaskan bahwa peningkatan integritas aparatur pemerintah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Seluruh OPD diminta bekerja sesuai aturan serta menjaga profesionalisme sebagai pelayan publik.

‎“Bagaimana agar pelayanan terhadap masyarakat terus bisa semakin membaik, dan kita sebagai pelayan harus punya integritas sesuai dengan koridor,” tegasnya.

‎Selain itu, ia meminta seluruh jajaran OPD memahami secara detail panduan SPI, khususnya pada area yang masih menjadi titik lemah agar segera dilakukan perbaikan nyata.

‎Menurutnya, peningkatan indeks integritas bukan sekadar capaian angka administratif, tetapi harus benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan, baik administrasi maupun pelayanan langsung kepada masyarakat tanpa diskriminasi.

‎Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. (Rahmat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *