Tamiang Layang – Masyarakat Barito Timur mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 kg yang menyebabkan harga jual di tingkat pengecer melonjak hingga Rp 30.000–Rp 35.000 per tabung. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur melakukan pengecekan lapangan di sejumlah pangkalan pada Senin (10/02/25).
Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P Lelu, bersama DisdagkopUKM, Polres Barito Timur, Satpol PP, serta jajaran pemerintah kecamatan dan Koramil, melakukan inspeksi di tiga pangkalan gas elpiji di Kecamatan Dusun Timur, yakni UD Sumber Rejeki, Pangkalan Satria Sejati, dan Toko Avansa.
“Dari pengecekan, kami mendapati bahwa pasokan elpiji berasal dari agen PT Barito Utama Sakti di Tanjung, Kalimantan Selatan. Distribusi ke UD Sumber Rejeki mencapai 240 tabung per minggu dengan harga Rp 17.056 per tabung, sementara ke Pangkalan Satria Sejati berkisar 200–280 tabung per minggu dengan harga Rp 17.500, dan ke Toko Avansa sebanyak 140 tabung dalam dua kali pengiriman per minggu dengan harga yang sama,” ujar Ari Panan.
Meski distribusi dari pangkalan terpantau berjalan, stok di tingkat pengecer kosong. Pengecer mengaku membeli elpiji dari pangkalan seharga Rp 25.000 per tabung, padahal sebelumnya hanya Rp 20.000, sehingga mereka terpaksa menjual dengan harga tinggi.
Sebagai solusi, Pemkab Barito Timur akan menggelar operasi pasar khusus elpiji 3 kg dan mengusulkan perbaikan sistem distribusi berbasis aplikasi. “Ke depan, distribusi harus lebih tepat sasaran, hanya untuk keluarga tidak mampu dan usaha mikro,” tambah Ari Panan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Ir. Eskop, MAP, mendukung langkah pengecekan tersebut dan meminta DisdagkopUKM segera mengumumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) secara transparan kepada masyarakat.
“Kami di DPRD melalui komisi terkait akan membahas permasalahan ini bersama stakeholder agar distribusi elpiji lebih tertib dan harga lebih terkontrol,” kata Eskop.
Tokoh pendiri Barito Timur, Andrey Badowo, juga menegaskan pentingnya penetapan HET secara resmi. “DisdagkopUKM harus menetapkan HET agar tidak ada permainan harga dan membuat SOP pendistribusian yang lebih efektif,” ujarnya.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan elpiji dengan harga yang wajar. (Yan_di)
