Kutai Kartanegara – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kalimantan Timur sesalkan terhadap sikap pihak Pimpinan PT. Multi Harapan Utama (MHU) yang telah menghibahkan 128 Lahan Eks Tambang kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hal itu diungkapkan oleh Bidang Hukum GPII Kaltim Andiq Fatahillah. SH, ia menyatakan Dasar Hukum pihak Pemerintah Daerah menerima lahan eks tambang tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sudah jelas disebutkan bahwa yang berhak adalah Ormas Keagamaan.
“Kita mempertanyakan dasar hukum pemberian lahan tersebut kepada Pemda, seharusnya mengacu pada Pepres 25 tahun 2024” terang Andiq Fatahillah. SH yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Brigade GPII Kaltim ini pada Haluan Indonesia.
GPII Kaltim yang selama ini eksis dalam pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) keislaman. Berharap ada perhatian khusus pihak PT. MHU untuk memperhatikan Ormas ormas Islam seperti GPII dalam peningkatan dan Pengembangan Generasi Emas Pendidikan Islam di Indonesia.
“Kami saat ini tidak pernah mendapat bantuan apapun baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak PT. MHU dan PT. MKI dalam menjalankan roda organisasi kami. Sementara kami sudah berbuat banyak untuk negeri ini dengan membangun TPQ, Rhaudatul Jannah (RA) dan PAUD Islam, SMK Islam dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Padahal kami sudah memiliki hak untuk mendapatkan itu sesuai Pepres yang ada,” terang Andiq Fatahillah didampingi Fajar Wandadinata. S.Pd Ketua bidang Pendidikan GPII Kaltim.
Seperti diketahui pihak PT. MHU- PT.MKI telah memberikan pada Pemerintah Daerah Kukar melalui Sekretaris Daerah Sunggono, menerima hibah 128 Eks Tambang yang dikuasai oleh Pihak PT.MHU- PT. MKI Hingga berita ini diturunkan pihak Haluan Indonesia belum dapat menemui pihak PT. MHU untuk konfirmasi hal ini. (Var)
