BANDAR LAMPUNG – Walikota Bandar Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar sidang Paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Jumat (12/8/2822) diruang sidang paripurna.
Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Wiyadi. SP, MM , Wakil Ketua II, Aep Saripudin, SP, Wakil Ketua III, H. Edison Hadjar, SE.
Sebelum acara penandatanganan kesepakatan bersama, didahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD yang disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran, H. Agusman Arief, SE. MM.
Agusman Arief menyampaikan dalam laporannya, Dana perimbangan masih sumber pendanaan utama. Badan Anggaran senantiasa mendorong upaya pemerintah kota (Pemkot) untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah.
Badan Anggaran memaparkan beberapa strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemkot untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal tersebut Mulai dari penguatan regulasi pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kompetensi personel pengelola pendapatan dan pemanfaatan teknologi informasi. Ujarnya.
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih kepada DPRD Kota Bandar Lampung atas kerjasama yang baik dan saling bersinergi membangun Kota Bandar Lampung. “Belanja daerah Kota Bandar Lampung hingga akhir 2022 direncanakan Rp.3,7 triliun, sementara pendapatan daerah hanya diproyeksikan Rp.2,486 triliun, total pendapatan pada perubahan APBD mencapai Rp.2,486 triliun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp.145 miliar dari sebelumnya Rp.2,341 triliun”.
Lanjut Walikota, Sumber pendapatan daerah berasal dari PAD yang naik Rp.132 miliar dari Rp.800 miliar. Sementara pendapatan transfer naik Rp.12 miliar dari Rp.1,537 triliun, Bila dirincikan sumber PAD berasal dari PAD yang sah, semula dianggarkan Rp.200 miliar menjadi Rp.300 miliar atau bertambah Rp.130 miliar. Retribusi daerah dianggarkan Rp.47 miliar bertambah Rp.30 juta dan pengelolaan kekayaan daerah naik dari target Rp.31 miliar menjadi Rp.33 miliar. Ungkapnya.
“Pajak daerah tidak mengalami perubahan atau tetap sama dengan target pendapatan pada APBD induk tahun 2022, Sementara itu belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2022 direncanakan Rp.3,7 triliun. Komposisi pada perubahan APBD yaitu belanja operasi 79,33 persen, belanja modal 19,25 persen dan belanja tidak terduga 1,42 persen”. Jelasnya.
Dalam APBD Perubahan tahun 2022 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih fokus dalam pembangunan jalan dan drainase, sejumlah titik jalan dan drainase masih harus dilakukan perbaikan tahun ini seperti, di Rumah Sakit Abdul Moeloek. Nanti bunda akan sowan ke pak gubernur untuk minta izin, bersama juga dengan Balai PUPR dibangun bersama. Pungkas Bunda Eva Sapaan Akrabnya. (*)
