Oleh: Frits Saikat – Aktivis Sosial Kota Bekasi
Pemerintah Kota Bekasi tengah berada di titik krusial: antara ambisi besar mewujudkan Smart City dan realita sistem perpajakan yang masih berjalan secara manual dan tertinggal. Ironisnya, di tengah semangat digitalisasi yang terus digaungkan, mimpi Smart City justru masih seperti angan-angan yang tertidur pulas.
Mari kita tengok struktur belanja APBD Kota Bekasi tahun 2025 yang mencapai Rp6,6 triliun. Sayangnya, sekitar 40 persen dari anggaran tersebut habis hanya untuk belanja pegawai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam. Bagaimana tidak? Di saat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun dan kualitas pelayanan publik stagnan, efisiensi anggaran justru tampak diabaikan.
Saya mengapresiasi komitmen Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adhianto, yang ingin meningkatkan PAD dari sektor perpajakan. Namun perlu diingat: peningkatan pendapatan bukan soal menambah jumlah tenaga kerja, melainkan mengoptimalkan kinerja dengan dukungan teknologi. Inilah inti dari Smart City yang seharusnya jadi prioritas.
Ambil contoh sektor reklame dan restoran. Pertanyaan mendasar yang muncul:
Sudahkah pemerintah memiliki data akurat jumlah reklame dan tempat usaha kuliner di Kota Bekasi?
Apakah potensi pajaknya telah dihitung dengan cermat?
Dan yang terpenting, berapa yang benar-benar masuk ke kas daerah? Berapa yang masih menjadi piutang atau bahkan menguap tanpa jejak?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak seharusnya hanya menjadi bahan diskusi di ruang seminar atau lokakarya. Masyarakat berhak tahu. Transparansi dan digitalisasi sistem perpajakan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Jika Bekasi benar-benar serius ingin menjadi Smart City, digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Sistem pajak harus berbasis data, diawasi secara daring dan real-time. Selain mencegah kebocoran anggaran, ini juga menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang bersih dan efisien.
Kini saatnya Pemkot Bekasi membalikkan prioritas. Jangan sampai anggaran besar terus-menerus terhisap oleh belanja pegawai, sementara sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dibiarkan menunggu giliran.
Mewujudkan Smart City memang butuh kerja keras. Tapi mimpi ini bisa jadi nyata—asal kita mau bangun dan berbenah.
