Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah usulan dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di DPRD Barito Utara, Jumat (06/03/2026).
Dalam forum tersebut, anggota Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat, menekankan pentingnya memasukkan kebijakan nasional dalam dokumen RPJMD agar arah pembangunan daerah tetap selaras dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, pembahasan pasal demi pasal yang berlangsung saat ini masih lebih banyak menyoroti ketentuan peralihan akibat pergantian kepala daerah.
Sementara itu, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dinilai belum tergambar secara jelas dalam dokumen yang dibahas.
“Jika kebijakan nasional berubah, maka kebijakan di daerah juga harus mengikuti agar pembangunan tetap sejalan,” ujarnya usai rapat (06/03/26).
Hasrat menegaskan, RPJMD merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara komprehensif, matang, dan lengkap sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ia menambahkan, keberadaan Perda RPJMD sangat penting bagi masyarakat karena memuat arah kebijakan serta program pembangunan Kabupaten Barito Utara.
“Semua yang diusulkan kepada DPRD diharapkan dapat ditampung sebagai masukan untuk melengkapi hal-hal yang belum termuat atau yang masih dirasa kurang,” jelasnya (06/03/26).
Hasrat juga mengungkapkan bahwa sejumlah masukan dari Fraksi Aspirasi Rakyat mendapat respons positif dalam forum pembahasan.
Bahkan, menurutnya, usulan yang awalnya hanya satu poin kini berkembang menjadi empat poin pembahasan.
“Alhamdulillah masukan kami dapat diterima. Yang semula fokus hanya satu poin, kini dapat ditambah menjadi empat poin,” pungkasnya.
Rapat pembahasan ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan RPJMD sebelum ditetapkan sebagai regulasi yang akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Barito Utara lima tahun ke depan. (Dd)
