Bogor – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional dan program prioritas Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di International Convention Center (ICC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/26).
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” itu dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, kepala daerah, wakil kepala daerah, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Rakornas ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan nasional harus dilaksanakan secara bersama dengan mengedepankan persatuan bangsa.
Presiden juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersatu dalam upaya menghapus kemiskinan, menjaga kekayaan nasional, serta memperkuat kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung serta mengimplementasikan visi, misi, dan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara tegak lurus dan mendukung sepenuhnya visi, misi, serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah program pembangunan di Barito Utara telah diselaraskan dengan kebijakan nasional, di antaranya penguatan layanan dasar melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur dasar serta konektivitas wilayah pedalaman, hingga program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Dd)
