BARITO UTARA — Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM (Disnakertranskop UKM) bersama Dewan Pengupahan menggelar rapat penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Barito Utara Tahun 2026.
Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Disnakertranskop UKM Barito Utara, Jumat (19/12/2025), sekaligus membahas usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).
Dalam rapat itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyepakati untuk mengajukan rekomendasi UMK dan UMSK Tahun 2026 kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Disnakertranskop UKM Barito Utara, M. Mastur, melalui Kepala Bidang Disnakertranskop UKM, Ronald Aprianto, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan dengan menggunakan indeks alfa 0,51, UMK Barito Utara Tahun 2026 disepakati mengalami kenaikan sebesar 4,94 persen.
“UMK Barito Utara Tahun 2026 disepakati naik menjadi Rp4.093.071,54, atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini merupakan rekomendasi resmi yang akan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah,” ujar Ronald.
Selain UMK, Pemkab Barito Utara juga mengusulkan UMSK untuk sektor-sektor strategis. Untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perkebunan kelapa sawit, UMSK ditetapkan sebesar Rp4.095.118,07.
Sementara itu, untuk sektor pertambangan dan penggalian, UMSK disepakati sebesar Rp4.095.936,68.
Penetapan UMK dan UMSK Barito Utara Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel, di antaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indikator ketenagakerjaan lainnya, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
UMK dan UMSK Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha, sehingga hubungan industrial di Kabupaten Barito Utara tetap berjalan harmonis dan berkelanjutan. (Dd)
