Muara Teweh – Sebanyak 15 Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja dalam rangka Study banding ke DPRD Barito Utara.
Rombongan anggota DPRD HSU ini disambut oleh Plt Sekwan DPRD Barut, Sudiyono. bertempat di DPRD setempat, Selasa (21/10/2025)
Dalam sambutannya Plt Sekwan DPRD Barut ini menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan tersebut dan meminta maaf jika anggota DPRD Barito Utara belum dapat hadir bersama disebabkan ada Rapat Dengar Pendapat bersama pemkab setempat.
Menurutnya Study banding ini merupakan salah satu langkah dalam membangun jaringan dan kerja sama antara DPRD Barito Utara bersama DPRD Hulu Sungai Utara.
“Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan sama – sama dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman,” ucap Sudiyono.
Pada kesempatan yang sama pula wakil ketua DPRD HSU, Mawardi menyampaikan terimakasih atas penyambutan baik dari Sekwan DPRD Barito Utara tersebut.
“Semoga silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik,” ucap Mawardi.
Sementara anggota DPRD HSU lainnya, Junaidi menyampaikan tujuan audensi / Study Banding ke DPRD Barito Utara terkait adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengurangan dana transfer ke daerah – daerah.
Dipaparkan oleh Junaidi hampir seluruh kabupaten / kota di Indonesia mengalami pengurangan dana transfer dari pusat baik itu DPH (Dana Pangan dan Hilirisadi ) maupun DAW (Dana Alokasi Wilayah).
Tentunya kata Junaidi itu sangat berdampak kepada pembangunan yang akan di laksanakan di daerah.
Belanja yang sudah direncanakan dari awal pun setelah adanya pengurangan transfer pusat ini, berarti harus merasionalisasi kembali dan mengatur ulang lagi.
“Seperti Di Barut dulunya kan mencapai 3Triliun, karena Barut DPH nya memang tinggi karena daerah tambang, tapi setelah adanya pengurangan dana transfer pusat menurut informasi tadi hanya sekitar 1,8 Triliun, berarti itu akan di Rasionalisasi kembali,” papar Junaidi.
Ditambahkannya hal itu lah salah satu penyebabnya DPRD HSU melakukan Study banding ke Barito Utara, bagaimana langkah DPRD menyikapi hal itu.
Dengan adanya kebijakan pusat tersebut, maka kita harus bijak memilih program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu yang harus di dahulukan.
Dibeberkan pula oleh nya, dulu Kabupaten HSU proyeksinya berkisar di angka 1,60 M (1Triliun koma 60 Milyar) namun berdasarkan data dari Nentri Keuangan dana transfer pusat hanya berada di 877 M.
“Kami harus terpaksa melakukan pengentatan program prioritas yang lebih selektif menyesuaikan dengan Visi – Misi Bupati terpilih,” ucapnya.
“Kami berharap dengan dilakukannya audensi study banding ini, akan mendapatkan sulosi dalam mengelola keuangan daerah dan membuat jebijakan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Dd)
