KUBAR– Dalam Rangka mendukung pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kamis (03/07/2025).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peningkatan Kapasitas Penggunaan Riset dan Inovasi untuk Masyarakat”, yang bertujuan menjembatani antara hasil riset dengan implementasi nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Kubar Frederick Edwin, menyampaikan kegiatan sosialisasi ini sebagai awal dari sebuah gerakan bersama untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai pondasi dalam pembangunan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Kami siap memfasilitasi, mendorong dan memberikan dukungan yang diperlukan agar hasil-hasil riset dan inovasi dapat berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi daerah kita,” ucap Edwin.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang membidangi riset dan inovasi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi Identifikasi Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah di dua wilayah penting Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Karena Riset dan inovasi sangat penting untuk menyusun arah pembangunan yang tepat guna berbasis data dan fakta serta berorientasi kepada keberlanjutan dan aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Kabid Litbang) Bappeda Kubar, Yulian, menyambut baik kehadiran riset dan inovasi nasional. Menurutnya peran-peran seperti ini diharapkan dapat memfasilitasi mendukung program pembangunan di daerah.
Yulian mengakui kendala selama ini di Bappeda Litbang adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
“Di saat melakukan kajian penelitian ini kita terbatas. Sehingga kita melakukan penelitian harus kerja sama dengan perguruan tinggi akademisi di Kalimantan Timur dan di jawa seperti ITB dan ITS,” jelasnya.
Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, Wiwiek Joelijani mengatakan kegiatan sosialisasi pembinaan teknis yang dilakukan adalah perbaikan tata kelola.
Dalam penyusunan kebijakan itu, hendaknya berbasis riset kebijakan berbasis bukti.
Joelijani, menjelaskan kebijakan yang disusun oleh pemerintah seharusnya dilakukan kajian sebelumnya, berdasarkan data dan fakta didaerah bertujuan setiap program itu efektif disitulah peran program prida atau bapeprida. Saat ini telah berproses Babpeda Litbang jadi bapeprida di Kutai Barat.
Lanjut Joelijani Dimana Peran bapperida itu sangat fungsi sebagai orkes operator substansi baik itu di tingkat perencanaan maupun ditingkat pelaksanaan dan pemantauan.
“Jadi hendaknya kegiatan itu tidak berdasarkan tahun program. Programnya habis selesai akan tetapi terus dipantau apakah dia bisa menghasilkan impact kepada masyarakat,” ucapnya.
(RICARD)
