PESAWARAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir, S.I.Kom., menggelar audiensi dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di ruang sidang Komisi I, Senin (6/1/25).
Dalam pertemuan tersebut, Nasir memastikan berbagai keluhan perangkat desa, seperti siltap (penghasilan tetap) November-Desember 2024 yang belum dibayarkan dan BPJS Kesehatan yang terblokir, telah dianggarkan untuk tahun ini.
“Yang ada hanya hutang siltap dua bulan di tahun 2024. Sudah kita anggarkan selama 14 bulan di tahun 2025, sehingga tahun ini tidak ada lagi hutang siltap,” ujar Nasir.
Terkait BPJS Kesehatan yang terblokir akibat tunggakan senilai Rp14 miliar, Nasir menjelaskan bahwa pihaknya telah menganggarkan tambahan Rp21 miliar untuk tahun 2025.
“Untuk kekurangan anggaran, nanti akan dibahas dalam APBD Perubahan tahun ini,” tambahnya.
Nasir juga menegaskan akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait dan pihak BPJS Kesehatan untuk mempercepat pengaktifan layanan BPJS Kesehatan bagi perangkat desa.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Pesawaran, Suwanto, menyampaikan bahwa kunjungan mereka bertujuan memperjuangkan hak perangkat desa yang tertunda, khususnya siltap November-Desember 2024.
“Kami ingin memastikan siltap sudah dianggarkan tahun 2025 dan memohon agar realisasinya dipercepat. Saat ini sudah memasuki bulan pertama, sedangkan dalam Perbup, penyaluran siltap dilakukan per bulan,” kata Suwanto.
Selain itu, ia juga membahas BPJS Kesehatan yang terblokir dan target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai syarat pencairan Anggaran Dana Desa (ADD).
“Kami mendukung target pemerintah, tetapi hak dan kewajiban harus seimbang. Karena itu, kami juga menuntut hak yang belum dibayar,” tutup Suwanto.
(*Red)
