Malang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang memetakan potensi kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan saat pemungutan suara. Dari hasil pemetaan tersebut, ditemukan 4 indikator kerawanan yang paling sering terjadi, 12 indikator yang cukup banyak terjadi, dan 6 indikator lainnya yang jarang terjadi namun tetap membutuhkan perhatian.
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos., menyampaikan hasil pemetaan tersebut di Kantor Bawaslu, Jl. Trunojoyo No.10, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Rabu (20/11/24). Menurutnya, pemetaan ini mencakup 8 variabel dan 22 indikator yang dihimpun dari 390 kelurahan/desa di wilayah Kabupaten Malang. Data diambil selama 6 hari, yakni pada 10–15 November 2024.
“Indikator kerawanan tersebut kami petakan untuk memastikan setiap TPS dapat diminimalisir dari potensi gangguan,” ujar Wahyudi.
Delapan variabel kerawanan tersebut meliputi:
1. Penggunaan Hak Pilih – termasuk DPT tidak memenuhi syarat, potensi pemilih tambahan (DPK), hingga riwayat pelanggaran seperti sistem noken atau PSU/PSSU.
2. Keamanan – meliputi riwayat kekerasan, intimidasi, atau penolakan pemungutan suara.
3. Politik Uang – potensi praktik politik uang di TPS.
4. Politisasi SARA – penggunaan isu SARA untuk memengaruhi pemilih.
5. Netralitas – termasuk dugaan ketidaknetralan penyelenggara, ASN, TNI/Polri, dan perangkat desa.
6. Logistik – melibatkan potensi kerusakan, kekurangan, atau keterlambatan distribusi logistik pemilu.
7. Lokasi TPS – seperti lokasi sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, hingga lokasi dekat posko tim kampanye atau rumah paslon.
8. Jaringan Listrik dan Internet – memengaruhi kelancaran pelaporan hasil suara.
Wahyudi menambahkan bahwa indikator-indikator ini menjadi fokus utama Bawaslu dalam memitigasi potensi permasalahan di TPS. “Kami ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman,” tutupnya. (Red)
