Jakarta – Forum Muda Lampung (FML) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali posisi Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Desakan ini datang setelah mencuat kabar bahwa Yandri Susanto menyebarkan surat undangan kegiatan haul, Hari Santri, dan tasyakuran di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, menggunakan kop surat resmi Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.
Sekretaris Forum Muda Lampung, M Iqbal Farochi, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang jelas-jelas tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo. “Baru dilantik, Menteri Desa sudah menunjukkan tindakan yang tidak mencerminkan etika pemerintahan. Ini bisa berdampak pada visi Presiden yang ingin membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” tegasnya.
Penyalahgunaan Wewenang
Iqbal menjelaskan bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan yang ditujukan untuk kegiatan pribadi menunjukkan adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan. Acara yang dimaksud merupakan peringatan haul ibu Yandri Susanto yang kedua, sekaligus syukuran di pondok pesantren yang diduga terkait dengan kepentingan pencalonan istrinya sebagai Bupati Serang.
“Penyalahgunaan wewenang ini sangat merugikan negara karena kop dan stempel resmi digunakan untuk kegiatan yang berbau politik keluarga. Hal ini menunjukkan kepentingan pribadi di atas tugas negara,” imbuh Iqbal.
Sinkronisasi dengan Visi Presiden
FML meminta agar Presiden lebih selektif dalam memastikan seluruh jajaran menteri yang dilantik memahami dan menjunjung visi misi pemerintah untuk lima tahun ke depan. Menurut Iqbal, hal ini sangat krusial dalam upaya pemerataan pembangunan, terutama di desa-desa yang menjadi prioritas.
“Semua menteri harus selaras dengan tujuan Presiden, agar program prioritas yang dijanjikan Pak Prabowo berjalan maksimal. Kalau dari awal sudah tidak konsisten, bagaimana bisa membangun kepercayaan masyarakat?” jelasnya.
Iqbal mengingatkan bahwa seluruh jajaran kabinet diharapkan bekerja fokus demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik. “Kami berharap Bapak Presiden dapat mengambil langkah tegas, agar pejabat yang dipilih benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.
Desakan ini mencuat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan etika kepemimpinan dan transparansi dalam menjalankan tugas negara. (*)
