Pemalang – Ratusan warga Dusun Mijen, Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, menggeruduk Balai Desa setempat pada Kamis (5/9/2024). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan tuntutan agar Muhamad Oka Setiawan, Kepala Dusun (Kadus) 4, segera dicopot dari jabatannya. Oka diduga menggadaikan kendaraan roda tiga (Viar) yang merupakan aset desa.
Tidak hanya itu, massa juga mempertanyakan keberadaan kendaraan pengangkut sampah yang sebelumnya dijanjikan untuk Dusun Mijen serta dugaan penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Oka Setiawan.
Koordinator massa aksi, Kisman, mengungkapkan bahwa ini merupakan aksi kedua setelah sebelumnya warga melakukan protes pada 13 Agustus 2024.
“Kedatangan kami untuk menanyakan VIAR (kendaraan roda tiga) di Dusun Mijen. Kami juga ingin menanyakan kendaraan pengangkut sampah yang dijanjikan untuk Dusun Mijen dan masalah PBB,” jelas Kisman.
Kisman juga menambahkan, “Banyak warga yang nitip bayar pajak (PBB), tapi sampai sekarang tidak jelas.”
Sebelumnya, Pemerintah Desa Cibelok telah memberikan dana untuk pembelian kendaraan bermotor bagi Dusun 4. Kendaraan tersebut kemudian dipinjam oleh Oka Setiawan dengan alasan untuk mengangkut beras miliknya. Namun, setelah sekian lama, kendaraan tersebut tak kunjung dikembalikan. Berdasarkan informasi yang beredar, kendaraan itu ternyata digadaikan senilai Rp 5 juta.
Menanggapi hal ini, Camat Taman, Sukisman, mengaku sudah mengetahui aksi massa tersebut dari laporan Kepala Desa Cibelok, Siswoyo. Pihak kecamatan juga telah memanggil Oka untuk memberikan klarifikasi, namun Oka tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.
“Saya sudah tahu informasi ini dari Kepala Desa Cibelok. Oka Setiawan (Kadus 4) sudah pernah kami panggil ke kecamatan untuk klarifikasi permasalahan ini, tapi tidak pernah hadir,” ujar Sukisman.
Sukisman menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan ada audit dari inspektorat terkait kasus ini.
“(Pemdes) sudah melayangkan surat ke Bappeda dan Dispermasdes untuk di audit. Untuk masalah yang sifatnya pribadi, laporkan ke pihak berwajib agar diproses secara hukum,” pungkasnya.tris
