Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif sekaligus Launching Indeks Kerawanan Pemilih (IKP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Acara digelar di Ballroom Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024).
Acara ini terselenggara untuk meningkatkan kinerja Bawaslu DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pengawasan dan penindakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dan ini tugas kita bersama.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Provinsi DKI Jakarta Abdul Haris, didampingi Kabid Humas D.M. Pertiwi, saat menghadiri undangan Bawaslu sekaligus memberikan tanggapan tentang pemetaan indeks kerawanan pemilih di Pilgub Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya dan dukungan kami ucapkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah sukses menyelenggarakan acara ini, mewakili organisasi profesi wartawan yang tergabung dalam AWPI DKI Jakarta, siap menjalin sinergitas dalam melaksanakan fungsi dan tugas kami sebagai wadah publikasi untuk memberitakan informasi yang valid, akurat dan berimbang kepada masyarakat sehingga informasi tersampaikan dengan baik dan benar bukan berita hoax,” ujar Haris.
Selain itu, Haris mengatakan pengawasan dan penindakan bukan hanya tugasnya Bawaslu, tetapi tugas kita bersama, Bawaslu jujur dalam melaksanakan tugas tidak akan mungkin bisa sendiri, itulah pentingnya untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di pemerintahan provinsi DKI Jakarta,” ucapnya.
Disisi lain, ia mengatakan pentingnya pemetaan indeks Kerawanan pemilih yang akan dilakukan oleh Bawaslu, untuk mengantisipasi adanya politik uang.
Karena suara rakyat suara kita menentukan arah dan tujuan masa depan kita 5 tahun yang akan datang menjadi lebih baik, bagaimana caranya untuk menyadarkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat untuk menghindari politik uang, ini perlu dilakukan edukasi secara terus-menerus tentang dampak dari politik uang,” pungkas Haris.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, selain Ketua Bawaslu DKI Jakarta, turut hadir perwakilan Pj Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro jaya, Pangdam jaya, Kejati DKI Jakarta, Ketua KPU DKI Jakarta, Partai politik, mahasiswa/wi dan tamu undangan lainnya.
Sumber : Rilis AWPI Provinsi DKI Jakarta
