banner 728x250

KPPN Salurkan Rp 7,1 Miliar Dana Insentif Fiskal Ke Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai di Maluku Utara

Ridho R
banner 120x600

Malut- KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Tobelo di Provinsi Maluku Utara, kembali menyalurkan Dana Insentif Fiskal Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp, 7,1 Miliar ke Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 3,6 Miliar dan Pulau Morotai sebesar 3,5 Miliar sekian.

Hal itu disampaikan langsung oleh Atik Purnomo selaku Kepala KPPN Tobelo, melalui siaran persnya, pada Senin (24/6). Ia menyampaikan Insentif Fiskal (IF) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional serta pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

“Insentif fiskal terdiri atas IF untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya (TAYL) dan IF untuk penghargaan kinerja tahun berjalan (TAB),” jelas Kepala KPPN Tobelo.

Menurutnya, Penyaluran itu berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, penyaluran IF Tahap I dilakukan dengan ketentuan,
1) Sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat disalurkan pada bulan Februari.
2) Pemda menyampaikan syarat penyaluran kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui portal pelaporan TKD pada SIKD berupa : Perda APBD TA berjalan, rencana penggunaan IF, dan Laporan Penyerapan IF.

“Jadi KPPN Tobelo telah menyalurkan Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Tahap I Gelombang ke-16 Tahun 2024 kepada 2 Kabupaten dengan total penyaluran sebesar Rp 7,1 Miliar yang terdiri dari Halmahera Utara sebesar Rp 3.604.133.000,-, dan Pulau Morotai sebesar Rp 3.526.266.000,-. Penyaluran tersebut dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah memperoleh rekomendasi dari DJPK,” tuturnya.

Sementara itu, pihaknya juga ikut sampaikan bahwa Dana IF ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemda untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah, seperti : Infrastruktur, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *