Halut – Demi mendorong pembangunan daya saing sektor unggulan dengan memacu investasi dan produktivitas, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, melalui lintas perangkat daerah lakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, pada Jumat (17/3) yang berlangsung diKantor BAPPEDA setempat.
Kepala BAPPEDA Pemda Halmahera Utara, Abdul Azis, kepada para awak media, dia menjelaskan Forum lintas perangkat daerah adalah rangkaian tahapan dari penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun anggaran 2024.
“Dalam forum ini OPD memaparkan rencana kerja tahunan (RKT) yg telah disusun disesuaikan dengan dokumen RPJMD, hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokir anggota DPRD,” kata Abdul Azis, Kepala BAPPEDA Pemda Halmahera Utara itu.
Menurut dia, dalam penyusunan RKT Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus sesuai dengan besaran pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Bappeda bersama TAPD dan juga telah disetujui oleh Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan di daerah Halmahera Utara.
“Jadi Bappeda berkomitmen untuk di penganggaran 2024 skema alokasi belanja harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah yang riil guna mewujudkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sehat,” kata dia.
Dia juga ikut menjelaskan, RKT yang disusun oleh OPD juga harus mengacu pada RPJMN, dan RPJMD Provinsi dan bagi OPD yang berkepentingan dengan standar pelayanan minimal paket kegiatannya juga harus memenuhi indikator pemenuhan SPM.
Sehingga, di tahun 2024 selain komitmen pihaknya untuk mewujudkan APBD yang sehat, juga APBD berkualitas.
Dan direncanakan pada tanggal 29 maret 2023 hasil dari forum ini akan ditindaklanjuti dengan musrenbang Kabupaten yang melibatkan stakeholder lainnya guna pembobotan dan penyempurnaan atas hasil forum hari ini yang dilakukan Forum Lintas Perangkat Daerah Pemda Halmahera Utara.
Hadir dalam acara Forum Lintas yang membahas RKPD tahun 2024 antara lain Wakil Bupati Halmahera Utara, Muchlis Tapi Tapi dan seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang ikut hadir dalam perencanaan pembangunan daerah. (*)
