Kubar – Toko muda Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Alsiyus Sangat prihatin dengan SiLPA APBD Kubar yang dinilai sangat tinggi mencapai kurang lebih Rp 900 miliar.
Alsiyus yang juga Pegiat media sosial menilai pemerintah tidak mampu memanfaatkan uang APBD untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai masyarakat Kutai Barat kita sangat sedih dan prihatin sebab pemerintah yg kita harapkan ternyata tidak mampu membelanjakan uang APBD untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya pada wartawan, Sabtu (4/2/2023).
Menurut Alsiyus jika anggaran APBD nya tidak terserap maka otomatis uang itu kembali ke pusat bukan nya ditambahkan ke APBD tahun mendatang.
“Misalnya nih tahun 2023 APBD kita 2.3 Triliun sedangkan SiLPA kita Rp 900 miliar di tahun lalu, SiLPA itu tidak ditambahkan ke APBD berikutnya menjadi Rp 3.2 Triliun,” terangnya
“Uang yang harus bisa dibelanjakan untuk pembangunan dan berputar ditengah masyarakat tidak terealisasi sehingga masyarakat banyak yg miskin, bayangkan jika uang kurang lebih Rp 900 milyar itu beredar di masyarakat tentu saja membawa dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya
Dia berharap Kepada Bupati kabupaten Kutai Barat harus profesional dalam memimpin daerah, harus menempatkan orang sesuai tupoksinya, harus memperdayakan sesuai bidangnya.
“Contoh seperti Wakil Bupati, Sekda, Asisten Bupati, semua kepala dinas, termasuk para Camat, kenyataannya Bupati Kutai Barat akhir-akhir ini hanya memberikan mandat untuk menjalankan pemerintahan kepada satu orang saja yaitu kepala BKAD yang nota bene adalah adik kandung beliau sendiri dalam menjalankan pemerintahan,” jelasnya
“Karena semua jabatan didominasi oleh satu orang yang merangkap semua jabatan, sehingga struktural di pemerintahan tidak berpungsi secara efektif, efisien dan tepat sasaran, karena pekerjaan di berbagai instansi dikerjakan yang tidak sesuai tupoksinya,” tutupnya
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali menyoroti soal sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD Kubar yang mencapai kurang lebih Rp 900 miliar di tahun 2022.
Menurut Ketua DPRD Kubar Ridwai perlunya membahas yang menjadi kendala sehingga APBD tidak bisa terserap secara maksimal yang menyebabkan SiLPA cukup besar.
Walaupun hasil itu belum final menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim. Dan hasilnya baru keluar dibulan April.
“Terkait dengan berapa besar SiLPA tahun 2022, saya minta kita bersabar menunggu hasil audit dari BPK perwakilan kaltim yang sekarang masih berproses,” jelasnya saat dikonfirmasi wartawan HI, lewat Chat WhatsApp pada Jumat (3/3/2023).
