JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berkomitmen untuk mengawal penyelesaian konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi. Edi Purwanto menyebut bahwa setidaknya masih ada 131 aduan konflik lahan yang kini tengah didalami.
Tahun ini, Edi Purwanto menargetkan setidaknya ada enam konflik lahan yang terselesaikan. Edi Purwanto menyebut bahwa pemerintah harus hadir ditengah masyarakat, apalagi dalam berkonflik sangat jarang sekali masyarakat di dampingi oleh tim hukum sebagai dorongan untuk masyarakat menghadapi proses penyelesaian.
“Rakyat tidak punya tim hukum maka tentu pemerintah harus memberi ruang untuk dapat di bina, dilindungi, dijaga sehingga persepsinya ini harus benar,”ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan oleh Edi Purwanto bahwa dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan ini, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi. Ini sebagai bagian dari menjalin komitmen bersama dalam mencari benang merah dari persoalan konflik lahan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Tahun ini sudah kita komunikasikan dengan NPN dan pasti akan diselesaikan minimal tahun ini lima atau enam. Itu ada konflik Kaswari Unggul, ada DAS, ada PAL, kemudian Tebo Indah dan ada beberapa lainnya dan akan kita coba dalami terus,”terangnya.
“Dan harapan kita BPN ngebut, karena targetnya bukan dari jambi, bukan hasil pansus saja, namun memang Menteri ATR BPN langsung yang meminta agar konflik lahan di Jambi terselesaikan,” pungkasnya.(Rhadi)