BANDARLAMPUNG – Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Menggelar Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Semester I Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 bertempat di Ballroom Hotel Emersia.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Konsolidasi Program dan Kegiatan PPS Lintas Sektor Provinsi Lampung turut hadir dan membuka kegiatan, Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Pusat, Drs. S. Teguh Santoso, M.Pd.
Berbicara mewakili Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Deputi ADPIN menyampaikan apresiasi terhadap Provinsi Lampung dimana berdasarkan Hasil SSGI tahun 2022 yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada acara Rapat Kerja Nasional Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa angka prevalensi stunting Provinsi Lampung turun 3,3% dari target 2,54%, sehingga yang semula pada anggka 18,5% menjadi 15,2% (target 15.96%).
Beliau menjelaskan pencapaian ini tentu karena adanya dukungan dan kerja keras dari semua pihak baik pemda provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta dukungan dari pihak swasta, perguruan tinggi serta seluruh masyarakat Provinsi Lampung, Senin (30/01)
Kemudian beliau menambahkan bahwa penurunan tersebut merupakan suatu
prestasi yang luar biasa, dimana tidak semua provinsi dapat menurunkan
prevalensi stunting se-siginifikan di Provinsi Lampung, sehingga prestasi tersebut harus terus diupayakan agar Provinsi Lampung mencapai angka zero stunting.
Lebih lanjut, Teguh menyampaikan capaian capaian tersebut tidak terlepas dari peran berbagai pihak diantaranya TPPS Provinsi Lampung yang sudah terbentuk 100% di 15 Kabupaten/ kota di Provinsi Lampung sampai ke tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa, begitu juga dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Provinsi Lampung yang sudah terbentuk sebanyak 6098 Tim, dimana menurut data dari SIPASTI Tahun 2022 sebanyak 119.116 keluarga sudah didampingi.
Dalam mewujudkan generasi emas Tahun 2045, Teguh menekankan ada beberapa hal yang harus terus digencarkan dalam menurunkan prevalensi stunting antara lain, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin
pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Senada dengan Deputi ADPIN, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung,
Drs. Putut Riyatno, M.Kes. dalam laporannya menjelaskan bahwa dari 15
kabupaten/kota yang ada sebanyak 10 kabupaten/kota angka prevalensi stunting turun mulai dari 2,3% di Kabupaten Way Kanan sampai dengan 12,1% di Kabupaten Lampung Tengah. namu masih ada 5 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan. sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak dan diperlukan suatu dukungan dan kerja keras dari semua pihak.
Sementara itu melaporkan giat Forum Koordinasi, Putut menyampaikan bahwa
kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung bersama mitra kerja dalam rangka penguatan percepatan penurunan stunting dan menyusun rencana kerja program dan kegiatan TPPS Provinsi dan TPPS Kabupaten/Kota.
Sedangkan untuk hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Komitmen TPPS Provinsi dan TPPS Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung dan untuk membentuk draf rencana kerja / program / kegiatan TPPS Provinsi dan TPPS Kabupaten/Kota.
Pada Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu mulai pada hari ini Senin 30 Januari 2023 sampai pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. diikuti 90 orang yang terdiri dari unsur TPPS Provinsi sebanyak 27 orang, perwakilan TPPS Kabupaten/Kota yang terdiri dari Ketua Bappeda, Kepala Dinas PPKB, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PMD atau yang mewakili sebanyak 60 orang, dan Satgas Stunting Provinsi 3 orang.
Sementara, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengapresiasi BKKBN Provinsi Lampung yang telah berupaya bersama mengurangi stunting di Provinsi Lampung.
“Kita berada di posisi ke 3 se Indonesia semoga semakin semangat menangani stunting, dan ini tidak lepas dari semua pihak terutama BKKBN,” ucaonya, Selasa (31/01). (*)