Pringsewu, HI – Kalangan wartawan di Kabupaten Pringsewu dihebohkan dengan beredarnya Voice Note yang diduga suara salah satu oknum ketua APDESI yang menyebut beberapa pimpinan instansi pemerintah menjadi backing dalam pengadaan perpustakaan digital di seluruh Pekon yang ada di kabupaten Pringsewu.
Voice note itu yang diduga suara ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pringsewu Abidin diduga mengintimidasi para kepala Pekon yang tidak mau menganggarkan program perpustakaan digital senilai Rp30 juta rupiah.
Bahasa intimidasi yang salah satunya menyebut Kasatreskrim Polres Pringsewu itu pun menjadi polemik baru.
Menanggapi beredarnya voice note itu kasat Reskrim Iptu Feabo Adigo mayora Pranata saat dihubungi awak media pada Sabtu (21/1) siang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam proses pengadaan perpustakaan digital tersebut.
Menurut kasat Reskrim, program pengadaan perpustakaan digital tersebut tidak ada kaitannya dengan kepolisian dan murni kewenangan Pekon.
“Ya tentunya kita tau adanya program tersebut namun kita tidak pernah ikut terlibat didalamnya,” ujarnya mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi pada Sabtu (21/1/23) siang.
Kasat Reskrim pun menyayangkan beredarnya voice note tersebut karena bisa menjadi polemik di masyarakat. Oleh karena itu Feabo berjanji akan memanggil pihak yang diduga sumber voice note itu.
“Pastinya kita akan panggil dan lakukan klarifikasi agar permasalahan tersebut menjadi terang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan mempelajari adanya program pengadaan perpustakaan digital tersebut. “Dan jika memang ada penyelewengan dalam proses pengadaan perpustakaan digital tersebut maka kami akan melakukan proses hukum,” tandasnya.
Menangapi ramainya dan Viralnya voice note yang beredar di kalangan awak media sala satu kepala pekon di kecamatan Pringsewu inisial HN , membenarkan adanya percakapan ketua Apdesi dalam voice note yang beredar di kalangan kepala pekon terkait pengadaan Perpustakaan digital yang di duga menjadi polemik, “Tetapi itu urusan ketua Apdesi,kalau ada yang tidak menganggarkan terus mau di laporkan ke kasat Reskrim ,ya Monggo saja,” ungkapnya.
“Bagi kami yang mampu untuk menganggarkan untuk program (perpustakaan digital -red) ya silakan ,bagi yang tidak menganggarkan ya jangan dipaksakan ,sesuai kebutuhan masing-masing ,kalau mau dilaporkan seperti percakapan di voice note ketua Apdesi kabupaten ,ya Monggo saja ,” katanya saat di hubungi via telpon tim media ini, Sabtu (21/1/23).
Di lain pihak kepala Pekon yang ada di kecamatan Gadingrejo menanggapi, “ya memang pernah mas masuk wilayah Gadingrejo untuk menawarkan cuma saya tidak ikut progam tersebut, pertama dikarenakan anggarannya tidak ada dan juga menurut saya tidak begitu penting, ucapnya. Sabtu (21 /1/ 2023). (tim)
