Lampung Timur – Para pengurus Rukun Tetangga (RT) di Desa Gunung mekar, kecamatan Jabung, kabupaten Lampung Timur sepakat untuk tidak mau menerima insentifnya,
Berdasarkan surat pernyataan bersama yang di buat oleh para pengurus RT di Desa Gunung mekar, bahwa mereka sepakat untuk tidak mau menerima insentif RT triwulan II tahun 2022 yang di berikan hanya Rp 250.000/ bulan.
Muhlison salah satu ketua RT di Desa Gunung mekar membenarkan hal tersebut,
” Ya benar kami sudah buat surat pernyataan bersama, kami sepakat untuk tidak mau menerima insentif yang cuma segitu, itupun masih janji saja, kita lihat nanti apakah Pemda menepati janjinya atau tidak, kalau pun nantinya di bayar kami sudah sepakat untuk tidak memenerima dan kami akan tandatangani surat pernyataan itu.” Kata Muhlison saat di hubungi via WhatsApp, Selasa (13/12/2022).
Sebagai perwakilan seluruh ketua RT di Desa Gunung mekar Muhlison juga menegaskan,
“Kami akan mogok pelayanan, dan kami akan pasang banner itu di balai desa, agar masyarakat tahu bahwa selama ini kami sudah bekerja tapi tidak di gaji,” tegasnya,
Menanggapi hal tersebut, Ibrahim Restusaka selaku Ketua pergerakan AAPD sangat mendukung keputusan para RT tersebut
“Saya sangat mendukung nya, wajar saja jika mereka begitu karena sudah jelas mereka merasa terdzolimi, selama 9 bulan gajih mereka tidak di berikan, bukan nya gaji naik malah di pangkas jadi 250.000, kebijakan Pemda Lampung timur ini sangat memprihatinkan,” ujar Ibrahim.
Masih kata Ibrahim Ketua AAPD, “Kami Mengharapkan Bupati Lampung timur Segera tanggap terhadap persoalan dibawah jangan sampai perlawanan para lembaga desa ini meluas ke seluruh Lampung timur dan akan menjadi persoalan buruk Pemerintah Lampung timur,” harapnya.
Terpisah salah satu Ketua RT di kecamatan Sekampung udik yang enggan namanya di sebutkan juga sependapat dengan pernyataan para RT di Desa Gunung mekar tersebut,
“Saya sependapat dengan rekan-rekan RT di desa Gunung mekar, saya sangat mengapresiasi langkah yang mereka ambil, karena bagaimana pun juga kami ini senasib seperjuangan, saya akan membahas hal ini dengan rekan-rekan RT disini, karena kita tidak boleh tinggal diam, ini tentang keadilan, saya merasa Pemda Lampung timur telah mengabaikan Pancasila sila ke lima,” pungkasnya. (Rjk)
