JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto melaksanakan reses bersama dengan Koordinator wilayah Provinsi Jambi dan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Jambi, Senin (31/10). Edi Purwanto menyebut bahwa reses yang dilakukan kali ini bersama dengan pendamping dan koordinator PKH Provinsi Jambi.
Edi Purwanto menyebutkan bahwa pada kesempatan ini dirinya melakukan dialog dimana memang selama ini ada beberapa persoalan terkait data data dalam pembahasan APBD, baik 2022 maupun 2023. Pada kesempatan ini Edi Purwanto juga mengingatkan terkait dengan pesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tujuh indikator kesejahteraan nasional.
“Sekali lagi saya ingatkan, KPK mengingatkan betul bahwa anggaran itu harus memperhatikan tujuh indikator kesejahteraan nasional. Pertama angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian Ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan selanjutnya indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan terakhir Gini rasio,” ungkapnya.
“Nah ini datanya di mereka, mereka kalau sudah di DTKS cukup dan lengkap, kemudian ditambah BPS, saya yakin anggaran yang digunakan tepat sasaran,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Edi Purwanto juga mengingatkan agar pendamping PKH untuk dapat bekerja sesuai dengan tupoksi. Pengaruh-pengaruh soal politik diharapkan oleh Edi Purwanto untuk pendamping PKH tidak masuk pada politik praktis.
“Makanya saya ketemu dengan mereka menyampaikan itu dan berharap pendamping pendamping ini jangan masuk kepada ranah politik Praktis,” pungkasnya.(Rhadi)
