KUBAR – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBN-MI) bersilaturahmi dengan Presidium Dewan Adat (PDA) Kutai Barat (Kubar) di Kantor PDA, Art Shop Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Rabu (15/7/2026).
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua I DPP GBN-MI Kalimantan Timur yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Rudi Hartono, disambut hangat Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat, Yurang, beserta jajaran pengurus PDA. Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara kedua lembaga dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat dan mendukung pembangunan daerah.
Rudi mengatakan GBN-MI melihat banyak kesamaan visi dengan PDA Kutai Barat, khususnya dalam membangun karakter masyarakat, menumbuhkan semangat bela negara, serta memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat adat.
“Kami ingin membangun hubungan dengan PDA karena melihat banyak kesamaan. GBN-MI bertujuan membangun karakter masyarakat yang memiliki jiwa bela negara, cinta tanah air, dan rela berkorban untuk kemajuan bangsa,” ujar Rudi.
Menurutnya, PDA Kutai Barat juga memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Karena itu, kedua lembaga perlu memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah tumpang tindih lahan adat dengan wilayah konsesi perusahaan. GBN-MI, kata Rudi, siap berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan agar setiap pihak memperoleh haknya secara adil.
“Bagaimana pemerintah tetap mendapatkan haknya sebagai pengelola negara, masyarakat tidak kehilangan hak atas lahan adat yang sudah mereka kelola turun-temurun, dan perusahaan juga dapat menjalankan hak sesuai izin yang dimiliki,” katanya.
Rudi menegaskan pendekatan yang diusung GBN-MI adalah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution.
“Kami ingin menghadirkan solusi yang tidak merugikan pemerintah, masyarakat maupun perusahaan,” tegasnya.
Ia juga memastikan kepengurusan GBN-MI Kutai Barat di bawah kepemimpinan Rusmadiansyah tetap berjalan sesuai garis organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Ke depan, GBN-MI menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan. DPK GBN-MI Kutai Barat juga didorong memperkuat komunikasi dengan PDA, pemerintah daerah, dan perusahaan untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Rudi menambahkan, kunjungan ke Kutai Barat merupakan bagian dari agenda konsolidasi organisasi yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Seluruh kabupaten dan kota akan kami kunjungi. Kebetulan di Kutai Barat bersamaan dengan rapat konsolidasi DPK, sehingga kami sekalian hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut dan membangun kolaborasi yang lebih luas,” pungkasnya.
