Jakarta — Persatuan Mahasiswa Lampung Jakarta (PERMALA) mendesak Mabes Polri turun tangan dan mengambil alih penanganan dugaan korupsi dalam proses rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro yang diduga terjadi saat Welly Adiwantra menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kota Metro.
Ketua PERMALA Jakarta, Ahmad Sopian, menilai dugaan tersebut menjadi tamparan keras bagi integritas birokrasi di Provinsi Lampung. Menurutnya, proses rekrutmen yang seharusnya menjunjung asas meritokrasi dan keadilan justru diduga dimanfaatkan untuk praktik yang mencederai kepercayaan publik.
“Rekrutmen yang semestinya berjalan transparan dan adil justru diduga menjadi ruang praktik kotor yang merugikan masyarakat,” kata Ahmad Sopian dalam keterangannya, Jumat (08/05/2026).
PERMALA juga menyoroti penanganan kasus oleh aparat penegak hukum di daerah yang dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan keseriusan yang maksimal. Kondisi tersebut, menurut mereka, memunculkan kecurigaan publik terkait dugaan adanya pembiaran hingga potensi intervensi politik.
Dalam pernyataan sikapnya, PERMALA menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus demi menjamin independensi dan transparansi proses hukum.
Kedua, mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung segera mengeluarkan hasil audit terkait dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ketiga, meminta aparat penegak hukum bertindak cepat, tegas, dan terbuka kepada publik tanpa pandang bulu terhadap pihak yang terbukti bersalah.
Keempat, PERMALA mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolda Lampung karena penanganan kasus tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat.
“Ketika hukum terlihat lamban dan tumpul ke atas, maka kepercayaan publik berada di titik krisis,” tegas Ahmad Sopian.
PERMALA juga memperingatkan bahwa apabila aparat penegak hukum tidak segera menunjukkan langkah konkret dan transparan, maka kecurigaan publik terhadap adanya praktik “kongkalikong” dan intervensi politik akan semakin menguat.
“PERMALA Jakarta tidak akan tinggal diam. Kami siap mengawal dan mengonsolidasikan gerakan hingga kasus ini dibongkar secara terang benderang,” pungkasnya. (Red)
