Muara Teweh – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DPRD Barito Utara mengungkap sejumlah persoalan krusial di lapangan, Rabu (08/04/2026).
Mulai dari makanan yang tidak diminati siswa hingga dugaan kualitas sajian yang dinilai belum layak konsumsi.
Anggota DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, meminta keterbukaan dari seluruh pihak, terutama sekolah dan pengelola dapur MBG atau SPPG, guna mencari solusi bersama.
“Kalau memang banyak yang tidak dimakan, kita harus terbuka. Di sini kita mencari jalan keluar, bukan menutup-nutupi masalah,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pengelola dapur MBG dengan pihak pengawas agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Pengawas harus benar-benar bekerja dengan baik. Awasi dengan benar agar tujuan utama program ini, yakni pemenuhan gizi anak-anak, benar-benar tercapai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan MBG saat libur sekolah yang dinilai perlu dievaluasi karena tidak efektif jika siswa tidak berada di sekolah.
Selain itu, ia membandingkan kondisi di pedesaan dan perkotaan. Menurutnya, di desa kebutuhan gizi anak relatif masih terpenuhi secara alami, sementara di perkotaan program berpotensi mubazir jika makanan tidak diminati atau tidak layak konsumsi.
“Jangan sampai program ini mubazir karena tidak dimakan atau karena makanan tidak layak dikonsumsi,” katanya.
Ia mengingatkan para guru agar tidak ragu menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan meskipun dalam forum dihadiri berbagai pihak.
“Silakan sampaikan semua unek-unek. Jangan sungkan menyampaikan kondisi sebenarnya,” tambahnya.
Nety juga menyoroti kualitas makanan yang disajikan, termasuk adanya laporan makanan yang belum matang sempurna hingga tidak layak konsumsi.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai makanan yang diberikan kepada anak-anak justru tidak layak dimakan,” tegasnya.
Menurutnya, tim pengawas maupun satgas SPPG harus menunjukkan kinerja maksimal seiring dengan anggaran yang telah diberikan.
Di akhir pernyataannya, ia meminta perhatian lebih diberikan kepada wilayah pedesaan atau pinggiran kota yang dinilai lebih membutuhkan program MBG.
“Program ini harus tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. (Dd)
