banner 325x300
banner 325x300
Bekasi

MA Tolak PK Dinas LH Bekasi, AWPI Desak Putusan Sengketa Informasi Segera Dijalankan

×

MA Tolak PK Dinas LH Bekasi, AWPI Desak Putusan Sengketa Informasi Segera Dijalankan

Sebarkan artikel ini

BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali kalah dalam sengketa informasi publik melawan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala DLH Kota Bekasi melalui Putusan Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Putusan tersebut menjadi akhir dari rangkaian upaya hukum yang ditempuh DLH Kota Bekasi setelah sebelumnya kalah di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MA menyatakan, “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”

Sebelumnya, AWPI DPC Kota Bekasi memenangkan sengketa informasi publik berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024. DLH Kota Bekasi kemudian mengajukan keberatan ke PTUN Bandung, tetapi kembali kalah melalui Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.

Upaya hukum berlanjut ke tingkat kasasi. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025 juga menolak permohonan kasasi yang diajukan DLH Kota Bekasi.

Tidak berhenti di situ, DLH kembali mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Hasilnya, permohonan tersebut kembali ditolak MA melalui putusan yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.

Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partner Kantor Hukum Handoyo & Rekan, mengatakan penolakan PK tersebut menjadi hal penting dalam penegakan hukum, khususnya terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

“Dengan telah dikeluarkan putusan dari Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” kata Sigit kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Ia meminta Wali Kota Bekasi segera mengambil langkah agar putusan sengketa informasi publik tersebut dilaksanakan oleh DLH Kota Bekasi.

“Kami meminta dengan tegas kepada Wali Kota Bekasi agar serius melihat kebobrokan anak buahnya dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi agar menjalankan amar putusan tersebut dan sudah tidak ada lagi langkah hukum lanjutan dengan telah ditetapkannya penolakan Peninjauan Kembali,” tegasnya.

AWPI DPC Kota Bekasi berharap Pemerintah Kota Bekasi segera menindaklanjuti putusan tersebut. Pelaksanaan amar putusan menjadi hal yang kini dituntut setelah seluruh upaya hukum yang ditempuh DLH Kota Bekasi berakhir dengan penolakan. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *