Jawa Tengah — Kabar duka menyelimuti Kabupaten Pati. Suparjo, Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, meninggal dunia pada Rabu (18/11/2026) di Kantor Desa Sukoharjo, setelah terlibat ketegangan saat proses mediasi. Peristiwa ini kini mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI), yang meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara objektif, transparan, dan tuntas, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Sukoharjo, Sutarta, melalui unggahan di media sosial, peristiwa bermula dari mediasi persoalan utang piutang antara seorang warga dengan seorang oknum diduga anggota DPRD setempat. Mediasi berlangsung di Kantor Desa Sukoharjo dan dihadiri oleh Kepala Desa Suparjo, Sekretaris Desa, Camat Wedarijaksa, seorang yang diduga anggota DPRD yang bersangkutan, serta dua orang pendampingnya. Awalnya suasana berjalan kondusif, namun berubah tegang setelah terdengar suara keras; oknum diduga anggota DPRD tersebut diduga menggebrak meja, terjadi cekcok, dan dua pendampingnya bahkan sempat menarik kerah baju Kepala Desa Suparjo, yang tak lama kemudian meninggal dunia di lokasi kejadian. Pihak Polresta Pati telah melakukan pengecekan lokasi dan rekaman CCTV, sementara kemungkinan autopsi masih menunggu keputusan keluarga dan perkembangan penyelidikan.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono, SE, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum sekaligus mengecam keras peristiwa yang terjadi. “Mediasi sebenarnya adalah jalan terbaik dalam rangka mencari jalan keluar persoalan utang piutang, namun sangat disayangkan jika terjadi intimidasi dari pihak pendamping anggota DPRD. Kita prihatin dan mengutuk keras tindakan tersebut, tentu saja kita berharap hal ini tidak terulang,” ujar Widhi Hartono.
Lebih lanjut, Widhi Hartono menegaskan pentingnya proses hukum yang berjalan bersih dan terbuka. “Aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah untuk memberikan keadilan. Kita tidak ingin tindakan yang sangat arogan ini terulang lagi. Kasus ini harus diproses tanpa disusupi kepentingan apa pun, dan mohon dibuka kepada publik bagaimana hasil penyelesaiannya, agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan benar,” tegasnya.
Mungkas M













