Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Di sisi lain, setiap penambahan alokasi belanja dalam Perubahan APBD 2026 harus benar-benar diarahkan pada program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Barito Utara, Jiham Nur, A.Md., saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026, Jumat (04/09/2026).
Penyampaian pandangan umum berlangsung dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara di ruang rapat DPRD setempat.
Fraksi Demokrat terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah beserta jajaran eksekutif atas penyampaian nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026.
Menurut Fraksi Demokrat, perubahan APBD merupakan langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan yang tidak lagi sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Penyesuaian dapat mencakup penggeseran anggaran, penggunaan SiLPA maupun perubahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Namun, Fraksi Demokrat mengingatkan agar perubahan anggaran tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen APBD. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pandangan tersebut, pemerintah daerah diminta lebih intensif menggali berbagai potensi PAD. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara transparan dan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Sementara terhadap penambahan alokasi belanja, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan efisiensi.
“Lebih memprioritaskan infrastruktur dasar, layanan kesehatan dan pendidikan,” menjadi salah satu penekanan Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya.
Fraksi Demokrat pada prinsipnya dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 dan menyatakan siap mengikuti pembahasan bersama pemerintah daerah.
Dengan demikian, pembahasan perubahan APBD diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyesuaian anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan belanja benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat Barito Utara.
(Dd)
