Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Gun Sriwitanto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi perhatian serius di daerah.
Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dan turut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadi, Sekda Muhlis, Ketua DPRD Barito Utara, jajaran Forkopimda serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Selasa (18/08/2026)
Menurut politisi PPP ini, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting agar persoalan Karhutla maupun BBM dapat ditangani secara cepat, terarah dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami dari DPRD tentu sangat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam melakukan penanganan Karhutla dan BBM. Dua persoalan ini sama-sama serius dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga membutuhkan kerja sama serta koordinasi yang kuat dari semua pihak,” ujarnya, Rabu (19/08/2026)
Ia menilai penanganan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pencegahan sejak dini dinilai jauh lebih penting agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Sementara terkait BBM, Gun Sri menekankan pentingnya memastikan ketersediaan dan distribusi BBM berjalan dengan baik serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan BBM memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah.
“Kita berharap melalui rapat koordinasi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret. Untuk Karhutla, bagaimana kita memperkuat pencegahan dan penanganannya. Sedangkan untuk BBM, bagaimana ketersediaan dan pendistribusiannya dapat berjalan tertib, tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Gun Sri juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mempertemukan berbagai unsur terkait dalam satu forum koordinasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, DPRD dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyelesaikan kedua persoalan tersebut.
“DPRD siap mendukung upaya-upaya pemerintah daerah sepanjang tujuannya untuk kepentingan masyarakat dan menjaga kondisi Barito Utara tetap aman, tertib serta kondusif,” tegasnya.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata di lapangan. (Dd)
