METRO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun 2026 menunjukkan tren percepatan belanja yang cukup signifikan dalam kuartal II.
Hingga Juli 2026, total belanja daerah tercatat telah menyentuh angka Rp 425, 36 milliar atau 46.20 persen dari total pagu belanja sebesar Rp 920,65 milliar.
Data postur APBD yang dirilis Kementerian Keuangan Bulan Januari hingga Juli 2026 memperlihatkan kenaikan konsisten setiap bulan. Pada, Januari realisasi belanja baru berada di angka Rp 36,11 milliar atau 3.92 persen.
Angka itu melonjak menjadi Rp 187,29 miliar pada Maret, kemudian naik tajam ke Rp 315,91 miliar pada Mei. Memasuki Juni, belanja kembali terdongkrak menjadi Rp 397,31 miliar, sebelum akhirnya mencapai Rp 425,36 miliar di pertengahan bulan Juli.
Namun, dibalik kenaikan realisasi anggaran tersebut, struktur belanja memperlihatkan dominasi yang sangat kuat pada pos Belanja Pegawai.
Dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp 410,07 miliar, hingga Juli telah terealisasi Rp 226,56 miliar atau 55,25 persen. Angka ini menjadikan belanja pegawai sebagai pos dengan penyerapan tertinggi sekaligus penyumbang terbesar realisasi APBD Kota Metro.
Sebaliknya, belanja yang langsung menyentuh kebutuhan pembangunan fisik dan pelayanan publik belum menunjukkan percepatan signifikan.
Pada pos Belanja Barang dan Jasa, dari pagu Rp 427,28 miliar, realisasi baru mencapai Rp 177,44 miliar atau 41,53 persen.
Sementara Belanja Modal, yang umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan proyek strategis daerah, baru terealisasi Rp 17,95 miliar atau 33,50 persen dari total pagu Rp 53,60 miliar.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah prioritas pengelolaan anggaran daerah. Sebab, ketika belanja rutin aparatur bergerak cepat, belanja produktif yang berdampak langsung terhadap masyarakat justru masih relatif rendah.
Tak hanya itu, pada kelompok Belanja Lainnya dengan pagu Rp 29,69 miliar, realisasi hingga Juli tercatat Rp 3,40 miliar atau 11,46 persen. Di dalamnya terdapat sejumlah komponen seperti belanja bantuan keuangan, belanja bunga, hibah, belanja bantuan sosial hingga belanja tidak terduga.
Khusus Belanja Hibah, realisasi mencapai Rp 2,80 miliar dari pagu Rp 25,09 miliar atau sekitar 11,16 persen. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial masih nihil, dengan pagu Rp 0,65 miliar diduga belum terserap sama sekali.
Di sisi pendapatan, Kota Metro mencatat total realisasi pendapatan daerah hingga Juli sebesar Rp 472,92 miliar atau 51,65 persen dari target Rp 915,65 miliar.
Komponen pendapatan terbesar masih bertumpu pada Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) sebesar Rp 285,37 miliar, atau 56,64 persen dari total target transfer Rp 503,85 miliar.
Ketergantungan tinggi pada dana transfer ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang masih belum sepenuhnya ditopang kekuatan pendapatan asli daerah.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Juli tercatat baru mencapai Rp 171,74 miliar atau 48,01 persen dari target Rp 357,71 miliar.
Rinciannya, pajak daerah menyumbang Rp 39,27 miliar, retribusi daerah mencapai Rp 124,68 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan Rp 6,69 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 1,10 miliar.
Melihat komposisi tersebut, kinerja fiskal Kota Metro pada tahun anggaran 2026 masih memperlihatkan pola klasik daerah: pendapatan bergantung pada transfer pusat, sementara realisasi anggaran lebih cepat terserap untuk kebutuhan birokrasi dibanding pembangunan.
Jika tren ini terus berlangsung tanpa akselerasi pada belanja modal dan barang/jasa, dikhawatirkan APBD hanya bergerak sebagai instrumen administratif, bukan motor penggerak pembangunan daerah.
Publik tentu menanti bagaimana Pemerintah Daerah Kota Metro mengoptimalkan semester berikutnya, terutama mendorong percepatan program fisik, penguatan layanan publik, serta memastikan anggaran besar yang telah dialokasikan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Bumi Sai Wawai. (Rahmat)
APBD Metro 2026 Kuartal II Dominasi Belanja Pegawai Rp 226,56 Milliar, Belanja Modal Capai 33 Persen,
