Muara Teweh – DPRD Barito Utara bersama Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas kekosongan tenaga pendidik di sejumlah desa pasca pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Selasa (07/04/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD, Hj. Nety Herawati, didampingi anggota komisi, serta dihadiri Asisten I Setda, Kepala Dinas Pendidikan, dan sejumlah pihak terkait. Forum ini menjadi wadah mencari solusi atas persoalan distribusi tenaga guru yang dinilai belum merata, khususnya di wilayah pedesaan.
Kepala Dinas Pendidikan, Syahmiluddin, menjelaskan salah satu penyebab kekosongan guru di desa adalah kebijakan penempatan PPPK yang tidak selalu sesuai dengan sekolah asal.
Ia menyebut, banyak tenaga pendidik yang lulus PPPK justru ditempatkan di sekolah atau desa lain, sehingga meninggalkan sekolah asal yang masih membutuhkan tenaga pengajar.
Menurutnya, Dinas Pendidikan telah berupaya melakukan pemetaan penempatan guru. Namun, proses tersebut harus mengacu pada data Dapodik serta regulasi pemerintah pusat.
Sementara itu, Hj. Nety Herawati menegaskan pentingnya perhatian terhadap fasilitas bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.
Menurutnya, ketersediaan rumah dinas, sarana prasarana, hingga akses jaringan komunikasi menjadi faktor penting agar guru dapat bertahan dan bekerja optimal.
“Jika fasilitas dasar seperti tempat tinggal dan jaringan tidak diperhatikan, tentu akan sulit bagi guru untuk bertahan di daerah yang jauh. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan secara maksimal terkait kebutuhan tenaga pengajar, sehingga kekosongan yang terjadi dapat segera diatasi dengan solusi yang tepat dan berkelanjutan. (Dd)
