Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, menanggapi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD, Senin (30/03/2026).
Ia menegaskan, LKPJ menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Nurul Anwar mengapresiasi sejumlah capaian positif yang tertuang dalam LKPJ, di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 5,67 persen menjadi 5,52 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 4,54 persen, yang dinilai sebagai indikator membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut terus ditingkatkan.
“Penurunan kemiskinan ini patut kita syukuri, tetapi ke depan harus lebih maksimal agar hasilnya lebih signifikan dan merata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kenaikan pendapatan per kapita yang mencapai Rp52,7 juta, namun di sisi lain terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar pembangunan benar-benar berkeadilan dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat.
Nurul Anwar menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam pembahasan LKPJ, sehingga setiap program ke depan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak luas bagi masyarakat Barito Utara. (Dd)
