Muara Teweh (haluanindonesia.co.id) – Angota DPRD Barito Utara dari PDI-P, H Taufik Nugraha menyampaikan rasa prihatin terhadap ketidak pastian nasib honorer P2 dan P3 Kabupaten Barito Utara.
“Sebab itu kami seluruh anggota Dewan akan terus berjuang memikirkan nasib saudara kira yang berada pada posisi yang tidak menyenangkan ini,” ucapnya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD bersama Pemkab Barito Utara, Senin ( 10/02/2025) di ruang rapat DPRD setempat.
Seperti yang dijelaskan oleh anggota dewan yang lainnya, Taufik juga menjelaskan bahwa permasalahan tenaga honorer ini sudah pernah disampaikan ke Pemerintah pusat namun hasil nya tetap sama.
Namun katanya pihak dewan terus berjuang dan RDP ini menjadi bukti bahwa DPRD Barito Utara terus berupaya mencari jalan keluar bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian status kepegawaian nya.
Dijelaskan lagi olehnya, bahwa sebenarnya pengangkatan tenaga honor itu memang sejak sekitar bulan September 2023, pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa tidak ada lagi untuk pengangkatan tenaga honor.
“Seharusnya kita mengikuti regulasi tersebut, jika memang tidak, ya tidak, tidak perduli dia keluarga Sultan atau siapa, karena ini menyangkut nasib masyarakat tenaga honorer,” tegas Taufik Nugraha, yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Barito Utara.
Taufik juga menyoroti pentingnya Transparansi dalam proses Rekrutmen tenaga kerja di Instansi Pemerintahan.
“Jadi saya mengingatkan, jangan ada lagi penerimaan – penerimaan honor Ilegal yang tidak sesuai dengan aturan,” tambahnya mengingatkan.
Pihaknya berharap Pemerintah Daerah dan pusat dapat segera memberikan kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam sistem kepegawaian.
(Dd)
