Pemalang – Aliansi Kesetiakawanan Sosial menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pemalang hari ini. Mereka menuntut Bupati untuk serius menangani dugaan korupsi dalam program Bansos PKH dan BPNT di Kabupaten Pemalang pada Rabu (8/11/2023).
Ratusan demonstran dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul dengan spanduk dan poster yang meminta keadilan dan transparansi. Mereka mengangkat yel-yel tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Ketua Aliansi Kesetia Kawanan Sosial, Andy Rahmat, menyatakan bahwa mereka memiliki bukti dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dalam pendistribusian dana Bansos PKH dan BPNT di desa pesantren dan desa mojo.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan pengamanan oleh pihak kepolisian. Setelah orasi di depan pendopo Kabupaten Pemalang, pihak aksi diundang untuk audiensi dengan Bupati.
Hasil diskusi tersebut menunjukkan kesediaan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bekerja sama dalam investigasi terhadap dugaan korupsi.
Ketika wartawan menanyakan apakah mereka puas dengan pernyataan Bupati, Andy Rahmat menyatakan bahwa yang penting adalah prosesnya dan ada timeline yang jelas” bukan soal puas atau tidak, ini kita lihat hasilnya prosesnya verfaknya di jalankan, dan harus ada timeline nya,”kata andy
Bupati Mansur Hidayat menyatakan kesiapannya untuk meninjau ulang program-program tersebut dan akan menindak tegas jika ada pelanggaran hukum.
Aliansi Kesetia Kawanan Sosial berencana memantau perkembangan kasus ini dan memperjuangkan hak-hak warga terkait program Bansos PKH dan BPNT. (tris)