Jakarta – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta transparan terkait dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan saat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (09/10/23).
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Justin Andrian, SH., MH menyampaikan, terlibatnya PSI di lima kali pembahasan APBD terdapat kemunduran dalam transparansi dokumen anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kami masih mengingat, pertama kali terlibat, PSI dapat dengan mudah mengakses setiap rancangan APBD dengan mudah di situs smart APBD,” ujarnya.
Namun, saat dibawa kepemimpinan Anies Baswedan terjadi pembatasan terkait informasi rancangan APBD DKI Jakarta.
“Kami sempat mempertanyakan kejanggalan anggaran Lem Aibon, Pemprov DKI terkesan tidak nyaman dengan melakukan pembatasan,” ungkapnya.
Fraksi PSI berharap, dibawah kepemimpinan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi untuk tidak menggunakan standar transparansi anggaran yang sama dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
“Kiranya Pemprov DKI dapat memberikan akses informasi, bukan hanya kami sebagai legislatif akan tetapi juga kepada masyarakat dengan kembali membuka dokumen informasi anggaran hingga ketingkat komponen rekening melalui situs smart APBD,” pintanya.
“Sehingga anggaran DKI Jakarta yang mencapai kisaran 80 Triliun tidak hanya dapat di awasi dengan kami, tetapi juga bisa diawasi oleh masyarakat umum,” pungkasnya. (Nca)