banner 728x250
Tak Berkategori  

Asisten Administrasi Umum Pringsewu Buka Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

Avatar
banner 120x600

PRINGSEWU, HI – Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, S.E., M.M., yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Hasan Basri, S.E., M.M., Membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Pengadaan dan Katalok Elektronik Lokal), di Hotel Urban Style Pringsewu, Rabu (14/06/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari itu, diikuti sebanyak 100 peserta PPK, Pokja dan Pejabat Pengadaan dari seluruh OPD, Kecamatan dan UPTD. Tampak turut dihadiri para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pringsewu, para Kabag Setdakab Pringsewu, para camat, serta Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) – RI Ari Sulindra dan Adindita Widya Sismiati.

Asisten Hasan Basri saat menyampaikan sambutan tertulis Pj. Bupati mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat point sasaran untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Lebih lanjut dikatakan, pencapaian sasaran tersebut didukung kuat oleh kedisiplinan implementasi penggunaan produk dalam negeri yang akhir-akhir ini terus digencarkan oleh pemerintah pusat dan dserah dengan berdasarkan pada Inpres No. 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Penjabat Bupati, pemerintah daerah perlu merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Selain itu Pemerintah Daerah juga harus melakukan pengurangan impor paling lambat tahun 2023 sampai dengan 5 persen.(R17@l)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *