BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wahana bagi Pemerintah Desa, untuk mengelola sumber daya alam dan bidang produksi yang penting bagi desa. Adapun, tujuan BUMDes dibentuk adalah untuk melembagakan ekonomi desa, agar lebih sistematis, efisien, efektif, berdaya guna, dan berdaya saing.
“Melalui BUMDes, kesempatan untuk menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka, dengan keleluasaan mengembangkan usaha-usaha berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Berdirinya BUMDes juga untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa,” papar Gubernur saat melakukan Rapat Pembahasan BUMDes sebagai badan penggerak tumbuhnya usaha di desa untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, di Rumah Makan Rumah Kayu, Senin (06/02/2023).
“Lahirnya BUMDes diharapkan mampu menggerakkan mesin ekonomi di perdesaan untuk bersama-sama maju dengan unit-unit usaha milik warga yang sudah ada maupun yang baru,” ucap Gubernur.
“Pengembangan e-Samdes ini merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Bank Lampung, dan PT Jasa Raharja (persero). Manfaatnya sekarang sudah dirasakan masyarakat. Para wajib pajak cukup datang ke BUMDes terdekat. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke ibukota kabupaten untuk bayar pajak,” ujar Gubernur.
Lebih jauh, secara makro, menurut Gubernur, strategi pembangunan daerah yang digerakkan dari pedesaan ini terbukti hasilnya positif. Hal tersebut terbukti dengan kesenjangan yang ditunjukkan dengan rasio gini (Gini Ratio) Provinsi Lampung menunjukan trend yang menurun, dari 0,320 pada akhir 2019, menjadi 0,313 pada akhir 2022, atau lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata Nasional (0,381) yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung cukup rendah.
Indikator lainnya, angka kemiskinan Provinsi Lampung menurun signifikan, dari 12,62% per Maret 2021, menjadi 11,57% pada September 2022. Termasuk indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang berhasil menempati peringkat pertama terbaik Nasional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan II 2022 sebesar 9,12%. Tingkat inflasi Provinsi Lampung juga terkendali, yaitu 5,51% sampai Desember 2022.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dr. Zaidirina, S.E,M.Si menyampaikan bahwa beberapa hal membuat program Gubernur Arinal memperoleh Penghargaan dari pemerintah pusat yakni, yang pertama program smart village di Lampung adalah yang terbanyak di Indonesia, yakni sejumlah 1.763 desa atau sebesar 72%.
“Kemudian program E-Samdes yang di gagas Pak Gubernur berbeda dengan Provinsi lain, disana walau pembayaran dilakukan di desa tapi ambil bukti setor dan STNK tetap harus ke Samsat, Program pak Gubernur tidak demikian, semua administrasi dan pengambilan STNK semua selesai di BUMDes, jadi tidak kerja dua kali,” tuturnya. (Kmf Lampung)
