Bandarlampung – DPRD Lampung gelar sidang paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2023. Pengesahan APBD kali ini terbilang berbeda, pasalnya sidang Paripurna ini dilakukan pada malam hari pukul 19:00.
Jadwal Sidang Paripurna ini dilakukan bukan tanpa sebab, para anggota DPRD Lampung mendesak Paripurna ini untuk segera dilaksanakan mengingat hal ini merupakan kepentingan rakyat Lampung.
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan jadwal sidang paripurna pengesahan APBD murni tahun 2023 ini memang sudah menjadi ketetapan dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lampung, perihal waktu pengesahannya di malam hari itu dikarenakan proses yang cukup panjang mengingat anggaran APBD tersebut harus menyentuh kepentingan masyarakat Lampung secara menyeluruh.
“Jadwal Paripurna Pengesahan APBD murni tahun 2023 memang dijadwalkan Banmus hari ini, pergesaran waktu ini karena memang dinamika perkembangan dalam pembahasan anggaran. Kita ingin anggaran ini memang banyak yang menyentuh kepentingan masyarakat Lampung sehingga ada prata-prata anggaran yang dilakukan masing-masing komisi, hal ini yang memakan waktu cukup lama, sementara Banmus sudah menjadwalkan hari ini dan distujui oleh fraksi maka kita lakukan sidang paripurna pengesahan hari ini,” tuturnya, Rabu (09/11/2022).
Ia juga menjelaskan, banyaknya perkembangan pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada masing-masing Komisi membuat proses pengesahan APBD ini sedikit alot, seperti RDP pada Komisi 1 yang membahas bidang pertanian, tenaga honor, dan yang lainnya.
“Banyaknya perkembangan dalam RDP dimasing-masing Komisi termasuk Komisi 1, Alotnya pembahasan dikomisi 1 itu salah satunya terkait pembahasan tenaga honor, kenapa hanya di SK honor tertentu yang bisa diusulkan menjadi PPPK, hal-hal seperti inilah yang membuat agak alot, sehingga Komisi 1 baru hari ini melaporkan hasil RDP. Setelah itu dilaporkan, baru ditindaklanjuti laporan Banang ke Fraksi dan menerima berbagai macam pandangan dan masukan dengan catatan-catatan termasuk pembahasan singkong dikembalikan ke harga subsidi, kita minta Gubernur supaya menyurati Menteri Pertanian agar singkong ini kembali subsidi mengingat Lampung merupakan petani singkong terbesar,” jelasnya. (AL)
