Lampung Timur – Tahun Anggaran 2022 sudah berjalan, baru saja selesai masalah keluhan para perangkat desa se-Lampung Timur, kini datang lagi keluhan dari para kader KB, yakni belum diterima nya honor pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan sub PPKBD selama 10 bulan yang semula bernaung di bawah dinas pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga berencana (DPMDKB).
Apa yang terjadi dengan pemerintahan kabupaten Lampung timur saat ini sehingga begitu banyaknya keluhan dari masyarakat.
salah seorang kader PPKBD dari kecamatan wawaykarya, Lampung timur, membenarkan belum menerima honor PPKBD dan sub PPKBD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Keluarga Berencana (DPMD KB) Lampung timur selama 10 bulan di tahun anggaran 2022.
“Kami kader bbkbd emang 10 bulan ini belum gajian, tapi emang ada bocoran gak digaji tahun ini,”
kata salah satu kader PPKBD yang minta identitasnya tak dipublikasikan.
Ia juga mengatakan bahwa rekan nya ada dari 11 desa semua belum terima gaji/honor.
“Kita kerja tu 11 desa jadi satu pas saat ketemuan di kecamatan kita kan udah punya kantor sendiri dikecamatan,
Semua sama cuma keluar satu kali 200 itupun nyampe lupa bulan berapa, Duwet operasionalnya keluar kemaren udah lama ” ungkapnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/10/2022).
Perempuan yang berkerja sebagai sub PPKBD di kecamatan wawaykarya ini juga mengaku sudah males untuk protes.
“Kita semua udah males mau protes juga sama siapa,
Dulu 100 perbulannya tapi nyampek sekarang ga pernah nerima gaji, zonk kita juga wes lah males mbahas bikin sakit hati,” tuturnya,
Kader KB tingkat desa ini juga sangat mengeluhkan kebijakan pemerintah kabupaten Lampung timur saat ini.
“Katanya si kalo sub ga ada gaji cuma uang operasional itupun ga tentu, Kalo pas bupatinya Pak Saipul malah dapat bonus 1 juta per tahunnya kok sekarang ini malah tersendat,” keluhnya.
Seharusnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini bisa memperhatikan hal-hal kecil namun sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan Lampung timur,
Mengingat pada masa pemerintahan sebelumnya para kader BKKBD tingkat desa di Lampung timur mendapatkan hak yang jelas dan bahkan dapat bonus setiap tahunnya, juga di daerah lain mereka para kader KB justru ada gajih yang jelas dari APBD.
Honor yang diberikan itu sebenarnya belum sebanding dengan kerja dan usaha yang dilakukan oleh para kader. Mereka harus terus mensosialisasikan program KB. Serta turut berperan dalam meminimalisir kematian ibu dan anak sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat pintar dan cerdas.
Melalui para kader ini pula Kabupaten Lampung timur dapat mengoptimalkan sekaligus mewujudkan impian dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (jex)
